Home Nasional Proses Hukum Korban Penipuan di Polres Padangsidimpuan Diduga Jalan di Tempat

Proses Hukum Korban Penipuan di Polres Padangsidimpuan Diduga Jalan di Tempat

by Zul
Bagikan:

DOHAR Budi Sakti Siregar telah membuat pengaduan polisi sebagaimana laporan polisi No: LP/97/IV/2021/SU/PSP, tanggal 05 April 2021 atas dugaan tindak pidana penipuan yanh diduga dilakukan oleh MN dkk. Diketahui terjadi pada Rabu, 24 Februari 2021 sekitar pukul 10.10 WIB.

Menurut RHa Hasibuan selaku kuasa hukum korban, para saksi korban dan terlapor telah dimintai keterangannya dan bahkan telah dilakukan cek objek tanah/lahan seluas 5 Ha tertanggal 17 Juni 2021..

Pada 23 Agustus 2021 korban menerima SP2HP No: 377/VIII/2021/Reskrim yang pada dasarnya menjelaskan laporan korban tidak dapat dinaikkan ke tingkat penyidikan sesuai dengan pasal 74 ayat (1) KUHPidana. Namun lucunya, berkisar dua minggu kemudian penyidik/penyelidik Reskrim Polres Padangsidimpuan mengatakan laporan korban dapat ditindak lanjuti dan atau diproses hukum.

“Setelah katanya dapat ditindak lanjuti namun untuk lanjutannya korban bingung karena tidak mengetahui perkembangan perkaranya,” ujar RHa Hasibuan.

Korban melalui kuasa hukumnya melakukan upaya hukum demi kepastian hukum yakni mengajukan permohonan praperadilan di PN Padangsidimpuan  pada 28 Maret 2022 yang pada dasarnya menyatakan bahwa isi SP2HP tertanggal 23 Agustus 2021 yang menyatakan bahwa perkara yang dilaporkan belum dapat dinaikkan ke proses penyidikan karena perkara yang dilaporkan terjadi pada 14 Maret 2005 telah melewati batas waktu enam bulan adalah tidak sah dan tidak beralasan menurut hukum.

Sedangkan jawaban para termohon atas permohonan praperadilan dimaksud pada pokoknya menerangkan bahwa laporan polisi korban tersebut belum ada diterbitkan SP3 dan perkara itu masih dan akan ditindak lanjuti.

“Namun herannya sejak dibacakan putusan praperadilan tersebut , hingga saat ini korban belum kunjung juga mengetahui bagaimana tindak lanjut dan atau perkembangan perkara itu,” jelas RHa Hasibuan.

Proses hukum penanganan perkara itu, katanya,  sungguh membingungkan korban/pelapor, seolah-olah jalan di tempat perkaranya tidak ada kepastian hukum.

” Korban berharap jika penyidik/penyelidik Reskrim Polres Padangsidimpuan tidak mampu menangani perkara itu kiranya agar perkara itu dilimpahkan saja ke Polda Sumut demi tegaknya hukum dan kepastian hukum,” tegasnya.

Adapun kronologis singkat kejadian perkara itu, yakni Dohar ada memberikan uang sebesar Rp30.000.000,- kepada MN. Uang tersebut diberikan atas bujuk rayu MN dan suaminya dengan dalih untuk pembelian lahan sawit seluas 5 Ha yang siap tanam terletak di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan. Setelah uang tersebut diberikan kepada terlapor, terlapor dan suaminya tidak kunjung menunjukkan kepada korban lahan seluas 5 Ha tersebut dan hanya memberikan surat Akta Jual Beli tanggal 07 April 2005. (zas)

 128 total views

Bagikan:

BERITA TERKAIT

Leave a Comment