Pemalang, BK – Intoleransi, radikalisme, dan terorisme menjadi masalah sangat serius yang tengah dihadapi bangsa Indonesia. Pasalnya, ketiga paham itu bisa menjadi virus yang akan melemahkan wawasan kebagnsaan, ketahanan nasional, serta dapat memecah belah persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Oleh karena itu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus menjalin sinergi dan komunikasi dengan dengan Forum Komunikasi Pimpinan Dareah (Forkopimda) dalam bentuk Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan Pencegahan Radikalisme dan Terorisme. Kegiatan ini untuk memberikan pemahaman kepada seluruh elemen masyarakat mengenai bahaya radikalisme dan terorisme.
“INi adalah salah satu cara BNPT untuk membangun sinergi, koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak terutama pemerintah daerah dalam memperkuat wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional”, ungkap Deputi Bidang Pencegahan Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT, Mayjen TNI Nisan Setiadi, SE.
Mayjen Nisan Setiadi bicara hal itu pada kegiatan Silahturahmi Dan Dialog Kebangsaan Bersama Forkopimda, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Civitas Academica Serta Pelajar Dalam Rangka Menangkal Paham Radikal Terorisme Untuk Indonesia Damai, Aman Dan Sejatera yang digelar di Kantor Bupati Pemalang, Selasa (15/3/2022)
Lebih lanjut Nisan mengatakan upaya penanggulangan intoleransi, radikalisme dan terorisme harus dibangun dengan kekuatan bersama dengan konsep penanggulangan yang bersifat pentahelix. Semua elemen seperti pemerintah, komunitas, akademisi, pengusaha dan media harus bersiengeri dan berkolaborasi dalam menanggulangi problem ini secara bersama-sama.
“Pemerintah dalam hal ini BNPT sebagai leading sector penanggulangan terorisme mengkoordinasikan kementerian dan lembaga serta membuat kebijakan dan melaksanakan program dalam rangka penanggulangan terorisme yang bersifat semesta”, lanjutnya.
Ajang silaturrahmi dan dialog kebangsaan seperti ini tentu saja bertujuan penting untuk membangun kolaborasi dan sinergi berbagai elemen dalam upaya penanggulangan radikalisme dan terorisme.
“Pertemuan yang sangat berharga kali ini merupakan bentuk kolaborasi dan sinegri pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional kita agar tercipta daya tangkal masyarakat khususnya di Kabupaten Pemalang dalam rangka menanggulangi permasahalan intoleransi, radikalisme dan terorisme,” tutur Nisan.
Nisan berharap dengan diadakannya kegiatan ini, Pemkab Pemalang dapat membentuk kelompok satuan tugas atau forum koordinasi yang menangani terkait pencegahan intoleransi, radikalisme dan terorisme.
“Sesuai Perpres Nomor 7 Tahun 2021 yaitu tentang RAN PE diperlukan pembentukan satgas. Saya juga mengharapkan Kabupaten Pemalang memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang ideologi, di mana selain ideologi Pancasila itu tidak diperbolehkan berkembang di sini,” jelasnya.
Terkait hal itu, Nisan berharap agar masyarakat Pemalang memiliki awereness terhadap bahaya virus radikalisme dan terorisme.
“Seperti diketahui bersama bahwa Pemalang menjadi salah satu kota basis lahirnya anggota terorisme, yaitu Dulmatin yang sekarang sudah tidak ada dan Umar Patek yang sekarang masih menjadi warga binaan pemasyarakatan di Surabaya,” sambungnya.
Agar tidak bertambahnya warga Kabupaten Pemalang yang menjadi teroris seperti Dulmatin dan Umar Patek, Nisan meminta seluruh elemen pemerintahan dan elemen masyarakat menanamkan nilai-nilai Pancasila mulai dari sejak dini.
“Dalam dunia pendidikan, harapan saya di lembaga pendidikan SD, SMP, SMA, penanaman nilai-nilai Pancasila diperkuat lagi agar masyarakat memiliki tingkat kesadaran yang tinggi. Ini penting untuk melakukan deteksi dini ideologi radikal terorisme,” tutupnya. (BK/Man)
