JAKARTA, BERITAKOTA.COM – Presiden terpilih Prabowo Subianto akan melaksanakan program makanan bergizi sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan layanan gizi bagi anak usia sekolah. Program makanan bergizi sekolah diyakini sebagai intervensi yang berdampak baik untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak usia sekolah.
Selain itu, kekurangan gizi menyebabkan kerusakan kemampuan kognitif, yang dalam jangka panjang akan berdampak negatif pada kesehatan dan kesejahteraan anak. Demikian paparan delegasi pemerintah RI, Amich Alhumami, Deputi Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan (PMMK) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas pada sesi HLPF on SDGs–Special Event on Transforming Education di Markas PBB, beberapa waktu lalu
Anak-anak yang kekurangan gizi, papar Amich, sangat sulit mengikuti proses belajar di sekolah sehingga mengakibatkan rendahnya prestasi akademik.
“Presiden terpilih Prabowo Subianto telah membuat kebijakan yang sangat strategis tentang program gizi, yang bermanfaat bagi sekitar 62 juta anak usia sekolah di Indonesia. Tentu saja, ini merupakan intervensi kebijakan yang penting untuk mendorong kehadiran di sekolah, mencegah anak-anak putus sekolah, dan meningkatkan hasil belajar siswa,” kata Amich mengawali paparan pencapaian SDGs di Indonesia beserta aneka tantangannya.
Paparan Amich Alhumami pada forum multilateral itu menjadi isyarat politik hukum nasional dan global. Secara nasional, dokumen tentang visi, misi, dan program kampanye Presiden dan Wakil Presiden terpilih mesti dituangkan ke dalam RPJMN, merujuk pada Pasal 4 ayat (b) UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Klausul pasal dan ayat tersebut menyatakan bahwa RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
Adapun secara global, paparan Deputi PMMK Kementerian PPN/Bappenas itu menjadi salah satu inklusi politik luar negeri bagi negara-negara PBB dalam forum High-Level Political Forum (HLPF) on SDGs.
Sementara di sela-sela sidang HLPF on SDGs, Amich bersama tim delegasi Pemerintah Indonesia melakukan pembicaraan penting dengan para pejabat Pemerintah Prancis, yang membahas tentang progres pelaksanaan agenda pembangunan global, pertukaran pengetahuan serta pengalaman perihal kebijakan dan perencanaan pembangunan sosial ekonomi di masing-masing negara.
Adapun pembicaraan bilateral dengan wakil Pemerintah Prancis, fokus pada rencana penyelenggaraan “Summit on Nutrition for Growth” di Paris yang akan digelar pada Maret 2025. Menurut Amich, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Gizi untuk Pertumbuhan ini juga menjadi forum Global Alliance on School Meals Programs (Aliansi Global untuk Program Makanan Sekolah) yang menghimpun setidaknya 20 negara. Pemerintah Prancis mengikuti serta memantau program-program strategis yang dijalankan Pemerintah Indonesia, terutama yang berkaitan langsung dengan upaya perbaikan gizi masyarakat.
Dalam pembicaraan bilateral ini, Amich Alhumami menyampaikan bahwa Indonesia menghadapi tantangan berat perihal isu kekurangan gizi yang dialami sebagian penduduk kelompok umur tertentu. “Indonesia memang menghadapi masalah serius dalam hal status kesehatan dan gizi anak-anak, terutama balita.
Banyak balita menderita malnutrition—gizi buruk dalam wujud stunting (gagal tumbuh-kembang) dan wasting (kurus kering) serta gizi berlebih yang menyebabkan obesitas,” ujar Amich dalam peretmuan bilateral tersebut.
Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 menunjukkan, prevalensi balita stunting dan wasting masing-masing 21,5 persen dan 8,5 persen; prevalensi balita underweight dan overweight masing-masing 15,9 persen dan 4,2 persen. Khusus masalah stunting, perlu ditangani sungguh-sungguh, karena berdampak serius pada terhambatnya perkembangan otak, terutama pada periode emas 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)
Keseriusan pemerintah Indonesia menangani permasalahan ini; kemudian digaungkan oleh Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto, ternyata menarik perhatian Pemerintah Prancis.
Di tempat terpisah Ramdansyah, Direktur Eksekutif Rumah Demokrasi, menilai apa yang dipaparkan oleh Amich Alhumami dalam sidang HLPF on SDGs menjadi informasi berharga dalam politik hukum nasional. Menurutnya, ketertarikan pemerintah Prancis terhadap program makan siang bergizi bagi siswa, tampaknya mesti dikonsolidasi secara lebih terorganisir oleh tim transisi Prabowo-Gibran dan pemerintah RI 2025-2029 untuk menjadi salah satu prototipe kampanye global yang diinisiasi oleh pemerintah RI.
“Maret 2025 menjadi momentumnya, saat KTT Gizi untuk Pertumbuhan yang juga menjadi forum Global Alliance on School Meals Programs yang menghimpun 20 negara digelar di Paris,” jelas Ramdansyah. (Agus)
