Mantan Sekjend PRD: Kebijakan Jokowi Potong 3 Persen Untuk Tapera Sangat Mencekik Rakyat

Loading

JAKARTA, BERITAKOTA.COM – Kebijakan Presiden Joko Widodo mewajibkan semua pekerja gajinya dipotong 3 persen untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menuai kecaman berbagai pihak.

Kecaman datang dari mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokratik Petrus Hariyanto.

 “Di tengah situasi ekonomi menurun ini ditandai dengan upah riil yang merosot, kebijakan itu sangat mencekik leher para pekerja. Pendapatan riil mereka semakin turun dan menggerus daya beli, pada gilirannya juga akan mempengaruhi situasi ekonomi secara nasional,” ujar Petrus, Jumat (31/5/2024).

Mantan Tahanan Politik (Tapol)  Orde Baru yang pernah mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang itu mengatakan, kebijakan Presiden Jokowi mencari dana bagi pembiayaan rumah murah tidak harus dibebankan kepada pekerja.

“Ini namanya negara tidak ikut serta atau cuci tangan dalam hal ini. Negara seharusnya hadir, bukannya malah dilemparkan tanggungjawab dan bebannya kepada rakyat kecil,” tandasnya.

Petrus tidak menemukan sistim dimana Tapera nantinya akan memunculkan kemudahan rakyat memiliki rumah dengan skema pembiayaan yang ringan. Tapera hanya akan menjadi sumber dana bagi pembangunan rumah dimana masyarakat yang berpenghasilan tinggi yang dapat mengakses, sedang kelas pekerja tetap tidak mampu menjangkaunya.

Petrus memberikan contoh, Pemerintahan Anies Sandi sewaktu kampanye menjanjikan DP 0 persen. “Saya rasa sebuah janji kampanye yang berbau mengelabui pemilih. Dengan DP 0 persen tanpa ada bantuan yang signifikan dari Pemda DKI, tetap angsuran tinggi.

“Hanya pegawai yang berpenghasilan Rp 10 juta ke atas (kelompok menengah ke atas) yang mampu memanfaatkan program itu. Para buruh dengan penghasilan UMP saat ini akan gigit jari,” tegasnya.

Kalau benar-benar pemerintah ingin berpikir rakyat mempunya rumah, negara harus hadir dan menyediakan dana yang sangat besar untuk perumahan rakyat.

“Saya meragukan pemerintahan sekarang yang berorientasi pasar. Dan semakin ragu ke pemerintahan ke depan mempunyai kemampuan mengalokasikan anggaran tersebut. Jauh-jauh hari mereka sudah menyiapkan adanyanya pertambahan kementerian menjadi 40 buah. Sebuah langkah menggerogoti kemampuan APBN kedepan untuk dapat mensejahterakan rakyat ,”ujar Petrus. (Ralian)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *