JAKARTA, BERITAKOTA.COM - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjelaskan dalam keterangan persnya bahwa tidak lagi lagi berada dalam berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko). Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro menjelaskan, Kemenkeu akan langsung berkoordinasi dengan Presiden.
“Tujuannya agar koordinasinya lebih kuat karena langsung di bawah presiden. Lalu, untuk optimalisasi penerimaan dan juga efektivitas belanja,” kata Deni kepada media, Selasa (22/10). Deni menambahkan, ketentuan terkait koordinasi langsung dengan presiden ini nantinya akan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres).
Dia menambahkan aturannya sedang diproses. Berdasar aturan, status koordinasi Kemenkeu dan beberapa instansi lain yang akan diatur secara terpisah tercantum dalam pasal 94 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 140/2024 tentang Organisasi Kementerian Negara.
Menurut Deni, ketentuan mengenai struktur organisasi Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut diatur dengan Peraturan presiden tersendiri.
Beleid Kemenkeu tidak lagi menjadi berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tercantum di Peraturan Presiden (Perpres) No 139/2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet merah Putih Periode Tahun 2024-2029 ditetapkan pada 21 Oktober 2024. Dalam beleid tersebut, Kementerian Keuangan sudah tidak tercatat menjadi lembaga yang berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian atau Kementerian koordinator lainnya.
Tak hanya Kemenkeu, lembaga lain yang juga tidak berkoodinasi dengan Kemenko Perekonomian adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Pertanian. (phil)