JAKARTA, BERITAKOTA.COM - Riset terbaru Koalisi Masyarakat Sipil ditemukan bahwa daya tampung lingkungan batas atas atau ‘cap’ sawit di Indonesia hanya sampai pada angka 18,15 juta hektar. Temuan koalisi ini menjadi krusial, mengingat industri sawit di Indonesia yang amat ekspansif dalam dua dekade terakhir. Sehingga lahan yang tersedia semakin terbatas, dan daya dukung ekosistem terus tergerus oleh alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit.
Jika pertumbuhan industri sawit dibiarkan tanpa pengendalian, hasil perhitungan ekonomi dan ekologi menunjukkan potensi kerugian jangka panjang yang besar. Kerusakan lingkungan akan mempengaruhi hasil produktivitas sawit, yang pada akhirnya mengancam ketahanan ekonomi jangka panjang industri sawit dan bahkan ekonomi nasional, karena dampak sosial dan ekologis yang tidak terkendali akan menciptakan beban besar bagi negara.
Deputy Director MADANI Berkelanjutan Giorgio Budi Indrarto menyatakan tren pengembangan sawit di Indonesia tidak berfokus pada peningkatan produktivitas sawit (intensifikasi) melainkan perluasan perkebunan sawit (ekstensifikasi).
“Bagaimana mengubah sawit menjadi lebih baik, tidak merusak dan dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa melakukan perluasan. Konteks daya dukung dan daya tampung perlu dibunyikan. Berapa kemampuan lahan jika dikembangkan sawit? Itulah yang mendasari inisiatif riset ini,” ujar Giorgio di Jakarta, Selasa (1/10/2024).
Sementara itu, Direktur Eksekutif Sawit Watch Achmad Surambo menambahkan bahwa penting melihat ‘cap’ sawit dalam kerangka perbaikan, bagaimana agar ini dapat mendukung industri sawit akan semakin baik dan bermanfaat serta semakin strategis. Dengan adanya batas atas ini, ujarnya, koalisi ingin mengatakan bahwa pengembangan sawit tidak boleh melebihi batas tersebut, jika melewati maka akan ada konsekuensi yang harus diterima terutama dari berbagai sektor karena telah melampaui kemampuan lahan.
“Kami berharap pemerintahan ke depan dapat mengadopsi konsep ‘cap’ sawit ini menjadi sebuah kerangka regulasi tertentu yang titik beratnya agar tidak ada perluasan lahan sawit,” kata Rambo.
Berkenaan dengan hal tersebut kami Madani Berkelanjutan, Satya Bumi dan Sawit Watch mendorong para pihak agar : menghentikan pemberian izin baru dan pembukaan kebun sawit baru di seluruh Indonesia. Juga melakukan optimalisasi perkebunan yang ada saat ini (intensifikasi kebun); serta mengevaluasi perizinan kebun sawit yang terindikasi bermasalah secara administrasi perizinan, tata ruang, dan legalitas lahan; dan menyelesaikan persoalan sawit dalam kawasan hutan.(phil)