JAKARTA, BERITAKOTA.COM – Seruan Aksi Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) menuntut netralitas Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol Lystio dalam menghadapi Pemilu 2024 serentak digelar di 118 cabang GMKI di seluruh Indonesia.
Berdasarkan pengamatan wartawan, di Sekretariat PP GMKI, Jl. Salemba Raya 10, Jakarta Pusat, Senin (20/11/2023), belasan mahasiswa GMKI dengan memasangkan bedera warna biru berlogokan GMKI di atas mobil aksi demi dan toa pengeras. Tampak sejumlah mahasiswa berteriak ke arah masyarajat yang lalu lalang, mendesak Polri netral dalam Pemilu 2024.
Sektretaris Umum PP GMKI Hartinus Hulu menegaskan, aksi aktifis GMKI ini serentak dilakukan di seluruh Indonesia karena adanya ketidak netralan yang terjadi di masyarakat.
Dia mensinyalir, lembaga Polri sudah tidak netral dalam melakukan pengamanan Pemilu. Bahkan, lanjut Hartinus, dugaan beberapa aparat Polri di Polsek-Polsek dikerahkan pemasangan spanduk calon presiden dan Calon Wakil Presiden tertentu.
Dia juga mempertanyakan, sejumlah spanduk Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep di berbagai jalan di seluruh Indonesia.
Masifnya spanduk PSI di berbagai jalan patut dipertanyakan siapa yang memasang, dan biaya pemasangan spanduk partai putra bungsu Presiden Jokowi itu.
Namun, lanjut Hulu, peran Bawaslu terlihat pasif dalam melakukan pengawasan spanduk Capres dan Partai Politik.
“GMKI terpanggil sebagai organisasi mahasiswa Kristen harus menyingkapi hal itu dengan baik. Kalau Pemilu tidak netral maka yang dirugikan adalah masyarakat, dan hasil Pemilu akan mengalami delegitimisai yang berdampak bagi Indonesia ke depan.Jangan sampai kita menjadi negara gagal, karena ambisi kekekuasaan pribadi atau kelompok hanya merebut kekuasaan semata,” tegas Hartinus.
Hartinus membenarkan dalam flayer PP GMKI menyebutkan bahwa telah terjadi Cawe-cawe Polri dalam politik praktis jelang Pemilu 2024. GMKI juga menyebutkan, bahwa perlindungan dan penegakan HAM yang tebang pilih. Selain itu, juga GMKI melihat adanya rangkaian pelanggaran hukum yang tak kunjung tuntas.
Dan juga, tendensi keberpihakan perangkat negara yang sangat disayangkan menciderai peran institusi Polri.
Dalam aksinya, salah seorang akktifis GMKI berorasi, mengatakan bahwa institusi Polri tidak netral, dan berpihak kepada Capres dan Parpol tertentu. “Peran Polri belakangan tidak netral dan tidak profesional dan kami menuntut untuk itu. Kapolri harus kembali jati dirinya, sebagai aparat penegak keamanan. Bukan mengabdi kepada kekuasaan,”ucap orasi salah seorang aktifis GMKI.
Sebelumnya, baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud Md yang terpajang di sekitar Balai Budaya Batubulan, Kabupaten Gianyar, dicopot jelang kedatangan Jokowi ke Balai Budaya Batubulan, Kabupaten Gianyar, Selasa (31/10) siang. Bukan hanya baliho Ganjar-Mahfud, bendera PDIP yang berkibar di sana juga diturunkan.
Pencopotan baliho Ganjar juga terjadi di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Raykat Setdako Pematang Siantar, Junaedi Antonius Sitanggang, membenarkan pihaknya melakukan pencopotan sejumlah spanduk dan baliho Ganjar. Sebab pemasangan baliho ini menyalahi aturan.
Ganjar sendiri sudah bersuara terkait aksi pencopotan balihonya. Ganjar mengaku pihaknya akan taat aturan.
“Ya saya sudah minta komunikasi, klarifikasi soal itu. Masyarakat jangan marah, semua tenang saja sudah ada komunikasi dengan pemerintah dari Siantar atau dengan Satpol PP nya,” kata Ganjar usai pertemuan bersama tokoh masyarakat di Kisaran, Sabtu (11/11/2023) lalu. (Ralian)