JAKARTA, BERITAKOTA.COM – Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri berpidato di depan publik melalui media sosial Youtube partai PDIP terkait masalah persoalan bangsa, khususnya terkait demokrasi di Indonesia yang belakangan ini dinilai tidak netral dan syarat intervensi kekuasaan.
Pengamat Politik dari Indikator Burhanuddin Muhtadi mengatakan, pidato yang dikemukakan Megawati adalah pidato yang sangat mahal. Pasalnya, dalam pernyataan politik terkait PDIP biasanya yang tampil sebagai pembicara adalah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto.
“Pidato ibu Mega ini sangat mahal karena irit bicara, dan biasanya pak Hasto yang bicara (Sekjen PDIP-red),” kata Burhan, dikutip dari salah satu televisi swasta, Minggu (12/11/2023).
Dalam keterangan pers Megawati, lanjut Burhan, terkait masalah penegakan hukum, dan netralitas Pemilu 2024 dinilai ada upaya aparat penegak hukum tidak netral, dan penyelenggara Komisi Pemilihan Umum (KPU) diimbau agar tidak memihak kepada kekuasaan.
“Salah satu warisan reformasi adalah pentingnya Pemilu yang netral dan legitimed, dan bu Megalah yang membidani demokrasi dan melahirkan Jokowi (Joko Widodo-red), namun Jokowi kini tidak lagi dibarisan bu Megawati,”imbuh Burhanuddin.
Diakui Burhanuddin, Megawati sedang melakukan kritik terbuka kepada Jokowi dan tidak biasa orang nomor satu di partai berlambang banteng itu melakukan kritiks terbuka.
“Apa yang dilakukan Megawati adalah kritik terbuka, karena beliaulah yang membidani sehingga pak Jokowi harus mendengar dengan baik sekaligus menunjukan Pemilu 2024 yang bersih dan menunjukkan legitimasinya,”ucap Burhanuddin.
Menurut Burhanuddin, jika pemilu tidak netral maka yang rugi adalah Presiden Jokowi, karena itu pentingnya netralitas dalam penyelenggaraan Pemilu, demi Pemilu yang legitimed.
Sementara itu, Tim Pemenangan Presiden Ganjar-Mahfud Andi Widjajanto mengatakan, pidato yang dikemukakan Megawati adalah pidato yang nadanya tenang dan datar.
Dalam pidato Megawati, lanjut Andi, dalam permasalahan yang terjadi putusan Mahkamaha Konstitusi yang menunggang balikan hukum untuk menjadikan calon presiden atau calon wakil presiden tidak menyebut nama.
“Ibu Mega tidak menyebut nama tapi kembali kepada cita-cita reformasi untuk mewujudkan demokrasi yang bersih dan legitimed, bebas dari intervensi kekuasaan. Pemilu berjalan secara demokratis,”ucap mantan Gubernur Lemhanas itu.
Menurut Andi, apa yang dikemukakan Putri Proklamator itu masalah nepotisme, adalah yang terjadi yang sangat memperihatinlkan belakangan ini. “Ibu Mega bukan mengatakan KKN, tetapi membalik NKK,”tambah dia.
Menurut Andi hukum yang seharusnya ditegakan untuk kepentingan masyarakat, sebaliknya dilakukan manipulasi hukum untuk kepentingan kekuasaan hingga melalui judicial review Gibran lolos sebagai bakal cawapres berkat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023.
“Ibu menegaskan stop manipulasi hukum. Ibarat Kita kehilangan wasit yang fear dalam permainan sepak bola dengan 22 pemain. Bahkan dalam permainan itu kalau menang akan teriak wuu. Pidato ibu Megawati ingin demokrasi berjalan fear dan legitimated, “ucap Andi.
Seperti diketahui, sebelumnya pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres dinilai cacat moral. Sebab, Gibran lolos sebagai bakal cawapres berkat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023.
Sementara, Anwar Usman yang mengetuk putusan tersebut baru-baru ini dicopot dari kursi Ketua MK oleh Majelis Kehormatan MK (MKMK) dan dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat karena penanganan uji materi perkara itu. (Ralian)
701 total views
