JAKARTA, BERITAKOTA.COM - “Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” kata Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di Istana Negara, Minggu (31/8) menanggapi situasi yang terjadi belakangan ini.
Saat menyampaikan pidato, Preiden Prabowo didampingi oleh delapan ketua umum parpol di DPR, yaitu Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Najamudin.
Selain itu juga hadir, Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, serta sejumlah pimpinan partai politik, antara lain Wakil Ketua Umum Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Sekjen PKS Muhammad Khalid, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.
Preiden Prabowo juga menyampaikan pada masyarakat bahwa menghormati kebebasan pendapat dan aspirasi murni masyarakat. “Negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi yang murni dari masyarakat,” kata Presiden Prabowo. ia menambahkan, pemerintah tetap menghormati kebebasan berpendapat dan hak masyarakat untuk berkumpul secara damai.
Soal aparat, Presiden Prabowo mengatakan, aparat yang melakukan kesalahan dalam pengamanan unjuk rasa sedang diperiksa oleh Kepolisian dengan perintah agar prosesnya cepat, transparan, dan terbuka bagi publik.
Soal tindakan anarkis menurut Prabowo adanya ancaman serius di balik gejolak yang terjadi. “Namun kita tidak dapat pungkiri bahwa ada gejala tindakan-tindakan melawan hukum; bahkan ada yang mengarah pada makar dan terorisme,” katanya. Karena itulah, Presidean memerintahkan aparat keamanan mengambil langkah tegas.
“Kepada pihak Kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk ambil tindakan yang setegas-tegasnya, terhadap perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah individu, dan sentra-sentra ekonomi, sesuai hukum yang berlaku,” ucapnya.
Presiden juga meminta DPR segera mengundang tokoh masyarakat dan mahasiswa untuk berdialog, serta seluruh kementerian dan lembaga membuka diri pada kritik publik. Ia menutup dengan imbauan agar masyarakat tetap tenang, menjaga persatuan, dan menyuarakan aspirasi secara damai. (phil)