JAKARTA, BERITAKOTA.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara atas tudingan Sekretarus Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto soal dirinya pernah berusaha ingin mengambil alih kursi Ketua Umum PDIP dari Megawati Soekarnoputri.
Jokowi juga sebelumnya juga pernah disebut akan merebut kursi Ketua Umum Partai Golkar. Jokowi mengaku heran dengan kabar-kabar yang menyebut ia ingin merebut kursi ketua umum sejumlah parpol.
“Bukan Golkar?” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (3/4/2024).
Jokowi merasa heran dengan rumor-rumor merebut kursi ketua umum partai. Dia meminta agar pihak-pihak tersebut tidak memunculkan rumor belaka.
“Katanya mau ngerebut Golkar, katanya mau ngerebut, masa semua mau direbutin semua, jangan seperti itu, jangan seperti itu,” kata Jokowi.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi sempat berupaya ingin mengambil alih kursi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Hal itu terungkap saat dirinya menjadi narasumber dalam diskusi bedah buku berjudul “NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971” karya Ken Ward (1972) di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).
Hasto mengembuskan isu terkait Jokowi akan mengambil alih kursi Ketum PDIP. Hasto awalnya bicara Jokowi telah melakukan abuse of power.
“Jadi abuse of power sama. TNI Polri juga banyak saksi yang menyatakan. kemudian kendaraan politik dulu adalah Golkar, sekarang gagasan suatu koalisi besar permanen, rencana pengambil alihan Golkar dan PDIP,” ujar Hasto.
Hasto mengatakan dalam kabinet Jokowi, ada menteri powerful dan menteri super powerful. Namun, yang mendapat tugas untuk menjembatani pengambilalihan kursi Ketum PDIP ialah menteri powerful.
“Jauh sebelum pemilu, 5-6 bulan, ada seorang menteri powerful, ada yang super powerful dan powerful, supaya nggak salah image,” ujarnya.
Peristiwa tersebut, menurut Hasto, dilakukan Jokowi jauh sebelum Pemilu 2024 berlangsung. “Rencana pengambilalihan Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi, jauh sebelum pemilu, beberapa bulan, antara lima-enam bulan. Ada seorang menteri power full,” kata Hasto.
“Supaya enggak salah, ini ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh Presiden Jokowi. Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Jadi, dalam rangka kendaraan politik. Untuk 21 tahun ke depan,” kata Hasto.
Menurut Hasto, upaya-upaya yang dilakukan Jokowi perlu diwaspadai semua pihak, tidak hanya PDI-P. Upaya itu dinilai juga untuk mempertahankan kekuasaan yang saat ini dimilikinya. (Ralian)
