Utama  

Politikus Senior: Tidak Kaget Kalau Presiden Jokowi Mau Ambil Alih PDIP dari Megawati

JAKARTA, BERITAKOTA – Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Andreas Hugo Pareira angkat bicara terkait upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mau merebut kursi Ketua Umum PDIP dari Megawati Soekarno Putri.

Bagi Andreas upaya Jokowi mau merebut kursi ketua umum PDIP tidak terkejut. Alasannya, jabatan orang nomor satu di partai berlambang banteng moncong putih itu sangat penting. Bukan tidak mungkin juga diinginkan Presiden Jokowi.

“Saya kira bukan hal yang mengejutkan kalau ada orang, termasuk mungkin Pak Jokowi yang menghendaki itu,” kata Andreas di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/4/2024).

Namun demikian, dia menegaskan bahwa partainya memiliki aturan soal mekanisme pemilihan ketua umum. Karena, hal itu diatur dalam kongres partai.

Kongres sebelumnya, lanjut Andreas, mayoritas kader PDI-P memilih Megawati Soekarnoputri untuk kembali menduduki posisi Ketua Umum.

Diakui dirinya, sebagai kader PDIP punya aturan dan seluruh kader tahu Ketua Umum PDI Perjuangan itu adalah Megawati Soekarnoputri.

“Kami memilih Beliau di kongres, dan putusan untuk menjadi ketua umum itu adalah putusan kongres partai,” terang Andreas yang juga anggota Komisi X DPR itu.

Dia menyatakan bahwa pernyataan Hasto tentu tidak main-main. Sebab, Hasto memiliki lebih banyak akses informasi.

“Apa yang disampaikan oleh Mas Hasto kemarin, sebagai Sekjen, saya kira beliau menyampaikan karena mengetahui itu. Dalam hal bahwa sebagai seorang Sekjen yang dekat dengan Ketua Umum dan tiap hari bertemu dengan Ketua Umum dan melaporkan segala macam hal yang berkaitan dengan perisitiwa,” ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi disebut pernah berupaya ingin mengambilalih kursi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Hal itu diungkapkan oleh Hasto Kristiyanto saat dirinya menjadi narasumber dalam diskusi bedah buku berjudul “NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971” karya Ken Ward (1972) di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).

Peristiwa tersebut, Hasto mengatakan, dilakukan Jokowi jauh sebelum Pemilu 2024.

“Rencana pengambilalihan Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi jauh sebelum pemilu, beberapa bulan, antara 5-6 bulan. Ada seorang menteri, ada super power full, ada yang power full. Supaya enggak salah, ini ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh Presiden Jokowi,” kata Hasto dalam diskusi itu.

Ryaas, lanjut Hasto, ditugaskan Jokowi untuk membujuk Megawati agar kepemimpinan PDI-P diserahkan pada Jokowi.

Hasto menyebutkan, hal itu dilakukan dalam rangka kendaraan politik Jokowi.

“Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega, agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Jadi dalam rangka kendaraan politik. Untuk 21 tahun ke depan,” ujar Hasto. (Ralian)

 379 total views

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *