JAKARTA, BERITAKOTA.COM – Menteri Sosial Republik Indonesia (Mensos RI) Tri Rimasrini menegaskan, kepada Komisi VIII DPR RI terkait realisasi anggaran Kemensos tahun lalu yang mencapai 98 persen. Risma Cs menggunakan duit negara Rp85,53 triliun dari pagu Rp87,27 triliun.
“Nggak tahu itu siapa, tadi kan aku katakan perlindungan sosial itu ada Rp 497 triliun di tempatku itu Rp 78 triliun. Dan itu sudah ada anunya, oh ini akan terima, ini akan terima, ini nggak, itu ada nama-namanya. Jadikan yang sisanya itu aku nggak tahu, aku nggak berhaklah untuk bicara itu,” ujar Risma, seusai Rapat, Selasa (19/3/2024).
Risma mengatakan, penerima bansos dari Kemensos sudah sesuai dengan data. Risma mengatakan ada usul sanggah apabila penerima bansos dari Kemensos tak sesuai kriteria.
“Saya nggak itu karena kan usulannya jelas orang boleh klarifikasi, oh ini nggak berhak gitu kan tadi demokrasinya itu ada usul sanggah itu,” ucap Risma.
Dia menanggapi data Kementerian Keuangan di mana anggaran untuk Bansos di 2024 naik 135% dari tahun sebelumnya. Risma mengaku tak mengetahui perihal hal itu.
“Ya itu, lonjaknya di mana? Ndak tahu, jangan tanya aku, tanya Bu Sri Mulyani (Menteri Keuangan-red),” ujarnya.
Namun, dalam paparan Risma terdapat beberapa agenda dan program Kemensos yang realisasinya melebihi 100 persen, bahkan 300 persen. Misalnya, program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) bagi lanjut usia yang mulanya ditargetkan menyasar 29 ribu orang, malah terealisasi untuk 62 ribu orang lebih atau 216,05 persen.
Begitu pula program ATENSI bagi korban bencana dan kedaruratan yang realisasinya menembus 237,7 persen atau 47.554 orang. Padahal, target awalnya 20 ribu orang.
Kemudian, bantuan yang semula ditargetkan hanya 110 lumbung sosial. Akan tetapi, realisasinya menjadi 167 lumbung sosial atau 151,82 persen.
Beberapa paparan tersebut mengundang pertanyaan dari anggota DPR RI, apakah ada salah perencanaan Kemensos di awal atau bagaimana.
“Realisasi lebih dari 100 persen, jadi begini kalau misalnya dihitung saat menyusun perencanaan satu orang Rp5 juta. Kenyataannya, di lapangan dia hanya butuh Rp2 juta, ini yang ATENSI,” jelas Risma di rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (19/3).
“Kami lakukan, karena mohon maaf, permohonannya juga banyak. Kalau memang butuh, tidak ada satupun, saya coba ngecek satu rupiah pun teman-teman (Kemensos) gak ada yang ngentit, gak ada yang nyopet satu rupiah pun,” tegasnya usai dicecar DPR RI.
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis heran dengan penjelasan Risma. Menurutnya ada dua kemungkinan akar masalah, entah keliru perencanaan Kemensos atau Risma membuat istilah baru yang tidak sesuai standar pelaporan keuangan.
Ia mengatakan realisasi program yang melebihi 100 persen jelas aneh. Iskan menilai realisasi belanja 99 persen dari kementerian/lembaga (K/L) saja sudah luar biasa.
“Berarti sebetulnya dari segi anggaran dia tidak melebihi 100 persen, orangnya saja (penerima) yang nambah? Kita ini sekarang membahas anggaran, cerita uang, jangan ibu buat kita bingung. Makanya saya bilang, apakah perencanaan yang salah atau istilahnya yang salah? Misal target program 100 persen, realisasi saya 300 persen, kita diketawain dunia,” komentar Iskan.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadzily mencoba menjernihkan ruang sidang. Ia bertanya kepada Risma apakah perubahan target tersebut terjadi setelah adanya asesmen di tengah jalan dari Kemensos atau bukan.
Risma mengamini hal tersebut. Ia menegaskan realisasi anggaran dari program-program tersebut tidak melampaui 100 persen, melainkan ada revisi target.
“Tidak bertambah uangnya, tidak bertambah. Jadi uangnya tidak bertambah, tapi targetnya bertambah (revisi). Makanya di situ ada target dan realisasi,” jawab Risma.
“Justru karena uangnya tidak bertambah bu, makanya kita bertanya. Di situ masalahnya,” balas Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi sembari tertawa.
Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PDIP, My Esti Wijayati, mengaku kaget akan pencairan bantuan sosial (bansos) pada Januari hingga Februari 2024. Menteri Sosia Risama pun merespons hal itu.
“BPNT (Bantuan Pangan Nontunai) dan PKH (Program Keluarga Harapan) itu lumrah atau biasanya keluar di awal bulan Maret, itu data saya yang DIY. Tapi untuk tahun 2024 ini keluarnya cukup membuat kita terkaget-kaget berr… berr… berr…, di Januari-Februari, masih ditambah di luar yang ada di dalam payungnya Kemensos,” kata Esti dalam rapat kerja, gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2024).
“Mohon izin, saya harus menyampaikan ini, biasanya kan triwulanan, tapi yang terakhir El Nino hanya dua bulan, November dan Desember. 2022 Maret awal. 2023 juga Maret, nah ini tiba-tiba kemudian keluar di Februari,” ujarnya. (Ralian)
