Utama  

UGM: Politik Kutu Loncat Jokowi Merupakan Normalisasi Yang Keliru

JAKARTA, BERITAKOTA.COM – Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada (UGM) Zainal Arifin Muchtar melihat di periode kedua Presiden Joko Widodo sesuatu yang tidak lajim terjadi, dimana partai yang membesarkan dirinya selama ini, dan mendukung partai sebelah yang tidak menjadikan dia sebagi presiden.

“Kita sedang melakukan normalisasi sesuatu yang kita cela. Apa? gejala kutu loncat politik, kutu loncat politik ini terjadi biasanya karena ideologi partai yang lemah,”kata Zainal Arifin, dalam diskusi Satu Meju bertajuk, “Masa Depan Jokowi, Pimpin Golkar atau Koalisi Besar?”, yang dikutip dari Kompas tv, Kamis (14/3/2024).

Lebih lanjut, Uceng, nama panggilan Zainal Arifin Muchtar, mengatakan, biasanya di negara lain, seorang politisi yang lompat -lompat itu bukan lompat ke satu partai besar ke partai besar. Biasanya dia hanya bisa main ke partai kecil yang memang ideologinya lemah.

“Selama ideologinya mapan, partainya punya ideologi yang kuat dan mapan biasanya sulit menerima gejala kutu loncat. Saya agak kuatir seakan-akan melumrahkan gejala kutu loncat itu,”tandasnya.

Menurutnya, Jokowi adalah sosok yang paling aneh. “Belum pernah pemahaman saya, ada partai yang mendukung sebagai presiden itu dia tinggalkan dengan mudah, dan mendukung partai sebelah. Padahal, pada saat yang sama dia masih anggota, itu normalisasi yang keliru,”tandasnya.

Zainal mengatakan, dirinya kuatir dalam sistem presidensil tetapi memaksa untuk menggunakan koalisi besar. “Ada kekuatiran saya. Yang pertama saya selalu mengingatkan kalau sistem presidensil koalisinya terlalu besar di pemerintahan godaan otoriternya sangat tinggi,”tegas Zainal.

Dia mencontohkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada saat SBY berkuasa membentuk Sekretaris gabungan (Setgab) yang terdiri dari koalisi-partai. Koalisi Setgab itu diketuai Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.

“Koalisi Setgab mendapat dukungan partai politik sekitar 70 persen,”ujar Zainal.

setelah SBY lengser, kemudian Jokowi juga menggunakan pola yang sama, koalisi partai besar sekitar 82 persen bergabung dalam Pemerintahan Presiden Jokowi-Wapres KH. Mar’uf Amin.

“Sekaran pak Jokowi melakukan hal yang sama dengan memimpin sekitar 82 persen koalisi. Saya kira godaan otoriter itu tinggi, itu yang harus kita ingatkan. Gak boleh dibiarkan,”imbuh Zainal.

Ketika Prabowo dilantik pada 20 Oktober 2024, lanjut Zainal, jika koalisi yang dibangun terlalu gemuk, dan diikutsertakan Parpol opisisi lalu meninggalkan sebagian kecil parpol maka berjalannya roda pemerintahan tidak sehat.

“Maka dugaan saya akan kembali otoriter lagi. Kalau kemudian tidak kuat memaksan atau tidak ada partai oposisi,”tandas Zainal.

Menurutnya, dalam politik itu harus alat ukur bukan dengan memberikan atau bagi-bagi kursi menteri. Kalau koalisi terlalu gemuk maka Prabowo akan mengubah kementerian negara untuk menambah jabatan menteri.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatan, hubungan Jokowi dengan Partai Golkar sangat dekat. Menurutnya, selama ini Partai Golkar Konsisten mengawal pemerintahan Jokowi-Mar’uf Amin.

“Jadi hubungan sangat dekat. Saya kira harus luruskan, akhir-akhir ini banyak sekali yang memojok Jokowi, mulai isu soal netralitas, nah sekarang mulai membentur kan pak Jokowi dan Golkar, mulai diperluas,”kata Ahmda Doli. (Ralian)

 743 total views

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *