JAKARTA, BERITAKOTA. COM – Pengamat Politik Ikrar Nusa Bhakti menegaskan, bahwa rakyat bukan anak kos di negeri ini. Sebaliknya pemilik di negeri ini. Karena itu, jangan sampai mau dikalahkan oleh segelintir orang seperti Joko Widodo.
“Masa kita dikalahkan sejumlah orang itu (Jokowi-red). Jadi ini berkali-kali saya katakan seperti kaset rusak, kalau ini dibiarkan maka Undang -Undang DKJ (Daerah Khusus Jakarta-red) akan gol. Bahwa Gubernur DKJ akan dipilih presdorn, kalau itu terjadi maka kita tidak akan lagi Pilkada seperti yang kita harapkan,” tandas Ikrar, dalam diskusi, Senin (11/3/2024).
Menurut Ikrar, masyarakat harus mengawasi penggelembungan suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
“Gibran yang belum apa-apa mengatakan tolong adik saya, agar suaranya bisa masuk parlemen. Saya ngomong ini bukan mustahil angka 4 persen PSI itu bisa terjadi kalau kita membiarkan kecuarangan suara di KPU itu terus berjalan,”ujar Ikrar.
Dia mengatakan, satu-satunya cara untuk meyakinkan bahwa suara tidak dicuri atau tidak ditipu itu adalah meminta kepada Kapolri untuk membongkar dan kemudian membagi-bagi suara tidak resmi masuk ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang digelembungkan ke partai anak bungsu Presiden Jokowi itu.
“Kalau suara tidak sah tiba-tiba terjadi 823.000 TPS kalau misalnya satu TPS 3 suara saja, anda bisa bayangkan, masuk dia (PSI raih 4 persen -red),”tandas Ikrar.
Lebih lanjut, Ikrar mengatakan, dinobatkan menantunya Bobby Nasution sebagai tokoh nasional adalah sebagai jalan masuk calon gubernur Sumatera Utara.
“Apalagi isterinya Kaesang jadi diisukan calon bupati Sleman.Kaesang akan menjadi Wali Kota Solo,” imbuh Ikrar.
“Anda bisa bayangkan pasangan Anies-Muhaimjn biaya kampanye habis Rp 50 miliar, pasangan 02 Prabowo-Gibran cuma sekitar Rp 200 miliar, dan pasangan 03 (Ganjar-Mahfud ) menghabiskan Rp 520 miliar , masuk akal anda enggak. Berapa baliho muncul, dan berapa vidio tron yang ditayangkan itu berapa, itu angka yang bukan main.
Dari anggaran negara yang digunakan bantuan sosial. Sekarang untuk 2024, sekitar Rp 500 triliun. Betapa jauh lebih besar dari Rp 200 miliar, itu gak ada apa-apanya itu. Apalagi dengan bayar tiket, ada transportasi negara kalau ditotal lebih dari Rp 10 triliun,”tandas Ikrar. (Ralian)
