Utama  

Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Baru Sebatas Lip Service

Loading

JAKARTA, BERITAKOTA.COM – Keterwakilan perempuan dalam politik baru sebatas Lip Service. Padahal afirmasi keterwakilan perempuan dalam politik sudah dilahirkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

“Hingga saat ini kebijakan ini masih belum efektif dan cenderung hanya merupakan suatu lip service,” ujar Melli Darsa, SH, LLM kepada awak media, Selasa (5/3/2024)

Caleg DPR RI untuk Dapil Jabar III dari Partai Golkar ini mengatakan bahwa oligarki politik Indonesia yang didominasi pria cukup sulit ditembus oleh perempuan. Ada semacam halangan atau “barrier to entry to politics” bagi kaum perempuan.

“Tahun 2024, sudah waktunya Kebijakan Afirmasi ini membuktikan suatu kemajuan, dan bukan tetap menempatkan perempuan sebagai “vote getter” atau “cheerleader”, perempuan seharusnya menjadi pihak yang turut menikmati kemenangan bersama kolega prianya” sambung Melli.

Sebelumnya, dalam seminar Keterwakilan Perempuan Lewat Pileg Afirmasi atau Fiksi di Gedung Rektorat Universitas Jayabaya, Senin (4/3/2024), caleg DPR RI untuk Dapil Jabar III dari Partai Golkar ini mengatakan bahwa pada Pemilu 2024 afirmasi keterwakilan perempuan ditekankan dalam UU No. 7 Tahun 2023 tentang
Perppu No. 1 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 173 ayat 2 butir e disebutkan menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Lantas di Pasal 245 dikatakan bahwa daftar bakal calon memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%.

Bukan hanya itu, Afirmasi perempuan dalam UU Pemilu tidak hanya terhadap Caleg, tetapi juga penyelenggara. Pasal 22 UU Pemilihan Umum menyebutkan keanggotaan tim seleksi calon anggota KPU RI dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI selaku
penyelenggara teknis dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI harus memperhatikan Persentase keterwakilan perempuan paling sedikit 30% disebutkan dalam UU Pemilu (Pasal 92 ayat 11).

Sebut saja, lanjut dia, penyelenggara untuk tingkat kecamatan Panitia Pemungutan Kecamatan atau PPK (Pasal 52 ayat 3), Panitia Pemungutan Suara atau PPS tingkat kelurahan (Pasal 55 ayat 3) dan Kelompok Petugas Pemungutan
Suara atau KPPS (Pasal 59 ayat 4).

Terkait ini, masalah ini, kata dia, harus belajar dari dunia korporasi bahwa suatu Direksi dan Dewan Komisari baru akan berubah dalam pola pengambilan keputusan menuju pro-gender, saat ada lebih dari 1 atau bahkan minimal 3 Direktur dan Komisaris.

“Harus dilihat sejauh mana, jumlah keterwakilan perempuan itu cukup
signifikan untuk memastikan keputusan yang diambil lebih mengedepankan kepentingan perempuan dan anak. Atau jangan-jangan, karena perempuan itu “outnumbered” akhirnya hanya mengikuti putusan pria yang ada dan justru menghasilkan legislasi yang amat merugikan perempuan dan anak,” kata Melli.

Dia juga menyoroti begitu banyak calon, tantangan yang dihadapi caleg perempuan menjadi lebih berat lagi ditengah rakyat dibuat bingung harus pilih siapa di atas kertas yang memuat banyak nama. “Ini belum mempertimbangkan kesanggupan finansial yang dibutuhkan untuk nyaleg, yang jika perempuan itu adalah istri, tentunya belum tentu merupakan putusan yang bisa diambilnya secara bebas dari pandangan suami.” paparnya.

Selain itu, berdasarkan pengalamannya, uang untuk proses politik harus
dikeluarkan sebagai caleg, umumnya lebih tinggi dari laki-laki. Faktor lebih tingginya, karena perempuan, harus melewati banyak perantara untuk dapat menembus ke pihak-pihak yang memiliki pengaruh untuk mengamankan atau memperkuat kedudukanya sebagai caleg.

Hal lain yang disoroti adalah sistemnya sudah cenderung tidak Jurdil sehingga tidak Pro Perempuan. “Hanyalah Petinggi Partai yang bisa intervensi untuk memastikan bahwa calon legislator perempuan-perempuan kompeten tetap bisa lolos dari lubang jarum.” sambungnya.

Menurut dia, dalam suatu Dapil yang dapat dimenangkan lebih dari satu kursi maka
sewajarnya, perempuan diijinkan mendapatkan kursinya sebagai bentuk Kebijakan Afirmasi Keterwakilan Perempuan.

Sementara di tempat sama, pengamat politik dari Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti mengatakan bahwa aturan atau pemberian sanksi bagi parpol yang tidak memenuhi keterwakilan perempuan per dapil di pemilihan umum legislatif (pileg) sudah mulai hilang.

“Dulu parpol terkena sanksi diskualifikasi. Artinya, parpol itu tidak berhak mendapatkan kursi bila tidak memenuhi kualifikasi 30 persen per dapil,” katanya.

Parpol bisa ikut pemilu tapi tidak dihitung perolehan suaranya karena tidak memenuhi kualifikasi itu. Karena itu, parpol bisa kembali menganut sistem “zig-zag” seperti Pemilu Legislatif 2019 bahwa suaranya diutamakan untuk perempuan.

Misalnya, parpol mendapatkan dua kursi dalam satu dapil, harus diutamakan penghitungan suara kepada perempuan dari perolehan suara terbanyak di dapil itu.

“Meskipun di atasnya ada caleg laki-laki, namun karena kepentingan ‘zig zag’ itu, maka yang lebih diutamakan adalah perempuan,” tandas Ray. (Gus)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *