Utama  

Ungkap Kecurangan Pemilu 2024, Hak Angket Layak Digulirkan

Loading

JAKARTA, BERITAKOTA.COM – Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti mendukung upaya Calon pasangan Calon Presiden nomor 3, Ganjar Pranowo untuk menggunakan hak angket dalam mengungkap kecurangan Pemilu 2024.

“Buat saya apa yang dinyatakan Ganjar Pranowo tetang hak angket gak boleh mundur dengan hak angketnya itu. Ini penting buat politisi semua karena saya melihat Presiden Jokowi can’t do wrong (tidak bisa berbuat salah-red), dia bisa berbuat apa saja,” kata Ikrar, dalam diskusi “Satu Meja” bertajuk “Maju Mundur Hak Angket”, Jakarta, Rabu (28/2/2024).

Menurut Ikrar, dugaan praktek kecurangan Pemilu 2024 menjadi nyata. “Sekarang pun presiden melakukan cawe-cawe seakan-akan menentukan duduk di kabinet dan menjadi jembatan. Buat saya itu urusan Prabowo kalau dia terpilih menjadi presiden. Bahkan, Jokowi menyiapkan anggaran untuk makan siang. Padahal itu program 2025 Presidennya bukan Jokowi,”tambah Ikrar.

“Kenapa dia menekankan anggaran kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani, akan tetapi Sri Mulyani mengatakan kalau itu terjadi (dianggarkan daloam APBN-red) maka akan defisit begitu tinggi dan akan hutang lagi,” tandas Ikrar.

Sementara itu, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy menegaskan, hak angket bisa dilakukan dan masih ada waktu untuk DPR menggunakan hak angket.

“Pemilu ini anomali, di dalam negeri pasangan Capres Ganjar-Mahfud karena intervensi bansos suara kalah. Tetapi di luar negeri mayoritas dimenangkan pasangan Ganjar-Pranowo, di Amerika Serikat, Australia, Eropa dan negagar Eropa lain memenangka Ganjar-Mahfud,” terang Romahurmuziy.

Rommny, panggilan Romahurmuziy mengungkapkan, hasil survei Litbang Kompas sebesar 51 persen memilih pasangan Capres Prabowo-Gibran karena adanya intervensi Bansos.

“Kita tahu persis Litbang Kompas mengatakan itu (51 persen memilih Praboowo-Gibran karena intervensi Banso, tapi hasil survei Litbang Kompas di tack down. Bahwa 51% pemilih dipaksa memilih karena intervensi Bansos,”tandas Rommy.

Menurut Rommy, Paslon no.3 sudah menyiapkan hak angket. Dia mengatakan, Hak angket ditolak akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi untuk mengungkap kecurangan yang terjadi dalam Pemilu 2024.

Dia mengemukakan, untuk menggelar hak angket tidak membutuhkan biaya yang besar. “Untuk Pemilu Presiden putaran kedua saja anggaran sudah disiapkan, dan lebih besar daripada hak angket,” imbuh Rommy.

Menurutnya, sengketa Pemilu bisa dilakukan lewat jalur hukum atau jalur politik. “Kalau lewat jalur hukum atau lewat Mahkamah Konstitusi (MK) ada pamannya, jadi solusi yang tepat lewat jalur politik lewat DPR melalui hak angket,”tambah mantan Ketua Umum Partai PPP itu.

Menurut Rommy melalui hak angket banyak yang diungkap, sehingga dapat mengawal demokrasi, dan mengarah yang dicita-citakan.

“Ketika terjadi pembajakan demokrasi, bahkan aktor -aktor yang dilahirkan oleh demokrasi, maka negeri ini kalau membiarkannya akan masuk ke dalam jurang kesesatan demokrasi justru melahirkan anak-anak haram demokrasi, diantaranya money politik yang luar biasa,”tandas Rommy.

HAK angket mendapat penolakan dari pengusung Paslon Capres no 2, Prabow-Gibran. Partai Amanat Nasional (PAN) menilai jika didorong hak angket maka dari sisi waktu tidak cukup.

Wakil Ketua Umum DPP PAN Yandri Susanto mengatakan, tidak tepat dan relevan karena itu dia mendorong digunakan rapat kerja untuk membuktikan dugaan kecurangan tersebut.

“Hak angket itu panjang dan berliku, selain itu butuh anggaran. Banyak juga gak memilih bukan karena bansos. Soal bansos pak Jokowi sudah lakukan di solo, Jakarta. Jangan sekali-kali suara rakyat di narasikan dengan masalah bansos,”ujar Yandri. (Ralian)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *