Utama  

PDIP Dorong Hak Angket Karena Rakyat Melihat Sedemikian Vulgarnya Kecurangan Penyelenggara Pemilu

JAKARTA, BERITAKOTA.COM – Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Adian Napitupulu menegaskan, hak angket tidak akan menimbulkan perpecahan. Hal itu dikemukakan setelah menanggapai Ketua Majelis Kehormatan PPP Zarkasih Nur yang menyebut tidak perlu adanya hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024.

Menurutnya, hak angket harus dilihat dalam menyingkapi kondisi dimana adanya kecurangan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu.

“Kan rakyat sudah melihat sedemikian vulgarnya,” kata Adian di TKRPP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (23/2/2024).

Adian menuturkan banyak mendengar cerita terkait dugaan kecurangan-kecurangan yang ada di tempat pemungutan suara (TPS). Karena itu, lanjut Adian, hak angket dapat digunakan sebagai hak konstitusional DPR.

“Kalau DPR menggunakan hak konstitusionalnya, itu tidak bisa dipersalahkan. Bagaimana masing-masing orang di setiap partai berkomunikasi, saya percaya komunikasinya sudah dibangun dalam kerjasama antarpartai,” terang mantan aktivis mahasiswa 1998 itu.

Adian meyakini jika PPP akan mendukung langkah untuk mengajukan hak angket. Dia pun optimis kuota untuk hak angket akan terpenuhi.

“Kita yakin semuanya mendukung kok. Hanya memang sebagian orang sedang menghitung perolehan suaranya di Pileg. Tetapi semuanya mendukung,” paparnya.

Menurut dia, ada kecurangan yang sangat vulgar yang dilihat oleh banyak orang. “Terus kita memilih untuk berdiam diri gitu? Nggak ada,”tegas Adian.

Adian mengatakan KPU, Bawaslu dan pemerintah menjadi bagian dari objek hak angket tersebut. Sebab, kata dia, KPU dan Bawaslu merupakan bagian dari lembaga negara.

“Ada banyak eksekutif lain yang terlibat juga toh. Dan biar bagaimanapun juga sebenarnya KPU dan Bawaslu itu adalah lembaga negara, hak angket ini bisa menyentuh siapapun selama dia lembaga negara dan menggunakan uang negara,” ungkapnya.

Sementara itu, Adian juga menanggapi terkait permintaan kubu pasangan calon 1 yang menginginkan adanya nota kesepahaman dalam hak angket tersebut. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada partai-partai politik.

“Kalau formalitas dan teknis, gue nggak mau pusing, itu biar urusan mereka lah. Yang jelas kita tadi sudah konsolidasi relawan, dan semua tetap dalam keadaan yang luar biasa bersemangat dan tidak ada satupun yang ragu terhadap pilihan langkah perjuangannya,” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Majelis Kehormatan PPP Zarkasih Nur meminta Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono beserta jajaran pengurus dan Fraksi PPP untuk hati-hati menyikapi inisiasi hak angket sebagai langkah mengusut dugaan kecurangan pilpres. Zarkasih mengatakan langkah tersebut harus disikapi dengan teliti.

“Hak Angket harus dipikirkan matang-matang, harus disikapi secara cerdas dan teliti, kami rasa tidak perlu sejauh itu, hak angket tidak harus sejauh itu, sebab kalau ada kecurangan pemilu kan sudah ada jalurnya,” kata KH Zarkasih Nur dalam keterangannya, Kamis (22/2/2024).

Mantan Menteri Koperasi dan UMKM di Era Presiden KH Abdurrahman Wahid ini juga mengimbau jajaran DPP PPP untuk kembali ke khitohnya yakni menjunjung tinggi kepentingan umat dan tentunya meletakkan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia di atas segalanya.

Zarkasih mengatakan, hak angket bisa berpotensi pada perpecahan.

“Saya menyarankan kawan-kawan di DPR, harus teliti, jernih, jangan sampai terkoyak karena hak angket,” ucap dia.

Pernyataan Zarkasih Nur ini menanggapi wacana hak angket kecurangan Pilpres 2024 yang kali pertama diserukan oleh calon presiden nomor urut 2, Ganjar Pranowo.

Meski dalam Pilpres 2024, PPP berada di baris parti koalisi pengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD, namun kali ini Zarkasih Nur berbeda pandangan.

Zarkasih Nur bahkan meminta seluruh jajaran pengurus dan anggota fraksi PPP di DPR untuk bijaksana dalam menghadapi hak angket kecurangan Pilpres 2024.

Zarkasih Nur khawatir hak angket justru akan memicu perpecahan umat yang akan sangat merugikan bangsa Indonesia.

“Hak angket harus dipikirkan matang-matang, harus disikapi secara cerdas dan teliti, kami rasa tidak perlu sejauh itu hak angket tidak harus sejauh itu, sebab kalau ada kecurangan pemilu kan sudah ada jalurnya,” kata Zarkasih dalam keterangannya, Jumat (23/2/2024).

Zarkasih mengimbau jajaran DPP PPP untuk kembali ke khitohnya yakni menjunjung tinggi kepentingan umat dan tentunya meletakan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia di atas segalanya.

“Saya menyarankan kawan-kawan di DPR, harus teliti, jernih, jangan sampai terkoyak karena hak angket,” pintanya.

Lebih lanjut, Zarkasih berharap agar pemenang pemilu baik pilpres maupun pileg menunjukan sikap ksatria.

Sementara itu, bagi yang kalah agar dapat menerima dan menghormati kehendak rakyat.

“Jangan lupa bahwa kedudukan presiden dan wakil presiden pada akhirnya adalah kehendak Allah SWT,” pungkasnya.

Menanggapi saran dari Zarkasih Nur, Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Muhammad Mardiono mengaku bakal menampung saran dari Ketua Majelis Kehormatan PPP tersebut.

Saran itu ditampung sebagai bahan pengambilan keputusan mendatang. Hingga kini PPP masih disibukkan dengan pengawalan suara partai di pemilu.

”(Saran) Majelis kehormatan itu dalam rangka menjaga kehormatan partai dan menjaga soliditas di dalam partai. Memang bertugas melakukan kajian. Kemudian, nanti apa yang menjadi masukan-masukan dari majelis kehormatan akan kami tampung menjadi satu bahan mengambil keputusan,” ujar Mardiono saat dihubungi Kompas dari Jakarta, Jumat (23/2/2024). (Ralian)

 631 total views

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *