JAKARTA, BERITAKOTA.COM – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jelang akhir tahun 2023 tren inflasi komponen bahan makanan mengalami kenaikan dari 1,39 persen pada November menjadi 1,79 persen di Desember. Kenaikan inflansi ini mengakibatkan daya beli masyarakat menurun. Sehingga, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk menekan inflasi dengan menghadirkan sembako murah.
Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Sri Haryati, Jakarta, Sabtu (10/2/2024) mengatakan Pemprov DKI Jakarta berupaya menekan laju inflasi dengan program Sembako Murah. Sri mengakui, bahwa beras menjadi komoditas utama yang dijual dalam kegiatan sembako murah.
Upaya pengendalian inflasi dengan menggelar kegiatan sembako murah dilakukan untuk mempertahankan raihan apresiasi sebagai Provinsi Terbaik dalam pengendalian inflasi pada tahun 2023.
Menurut Sri BPS Provinsi DKI Jakarta, tekanan inflasi bulanan untuk komponen makanan didorong oleh kenaikan harga komoditas, seperti beras. Bahkan, lanjut Sri, beras menjadi penyumbang utama inflasi tahun ke tahun DKI Jakarta pada Desember 2023 dengan menempati peringkat pertama sebesar 0,274 persen.
Selain itu, kehadiran Sembako Murah ini menjadi wujud kepedulian Pemprov DKI Jakarta terhadap kebutuhan masyarakat yang membutuhkan bahan pangan pokok dengan harga yang murah.
Setiap paketnya, Sembako Murah ini seharga Rp130 ribu, namun dijual hanya Rp100 ribu.
“Melalui sinergi dengan para stakeholder, masyarakat dapat membeli pangan dengan harga murah. Satu paket sembako yang di pasar seharga Rp 130.000, masyarakat cukup membayar Rp 100.000,” kata Sri Haryati.
Sembako murah terdiri dari beras 5 kg, gula pasir 1 kg, minyak goreng 2 liter, dan tepung terigu 1 kg. Adapun, dia mengatakan, selisihnya dipenuhi dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) para stakeholder. Jadi, masyarakat tetap membeli sembako tersebut, bukan dalam bentuk bantuan sosial.
Sebagai informasi, program Sembako Murah dari Pemprov DKI Jakarta ini hadir dengan tujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, mendorong stabilitas harga, dan menjaga inflasi daerah.
Program ini pertama kali diluncurkan pada 15 Januari 2024. Hingga saat ini, Pemprov DKI telah menggelar di 59 lokasi dengan total mitra kerja sama sebanyak 34 perusahaan. (Ralian)
