Utama  

Ikrar: Jokowi Membunuh Demokrasi

JAKARTA, BERITAKOTA.COM – Bila Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) tidak haus kekuasaan, tidak menginginkan 3 periode, dan perpanjangan jabatan, dan tidak mengajukan anaknya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, saya kira akan terjadi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang berkualitas.

Pengamat Politik Ikrar Nusa Bhakti mensinyalir pencalonan Gibran terjadi rekayasa di Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait lolosnya calon wakil presiden.

“Adanya rekayasa bantuan sosial (Bansos), namun sayangnya teman-teman di DPR memiliki kekurangan, malah dibiarkan saja. Apa yang dilakukan Masinton itu (pemakzulan) tidak berkembang, sekali unsur-unsur trias politika itu bungkam jangan kaget kalau mahasiswa turun ke jalan,” kata Ikrar dalam diskusi Indonesia Lawyer Club bertajuk “Debat sesudah Usai Kampanye Segera Berakhir Pangan Mana Akan Tumbang”, yang dikutip di Indonesian Lawyer Club, Jakarta, Kamis (8/2/2024).

Ikrar mengatakan, di Universitas Indonesia (UI) ada persoalan, khususnya di FISIP UI melakukan kegiatan aksi protes ditelepon oleh oknum Polri. “Saya melihat rekayasa tidak berhenti. Di Universitas Gajah Mada (UGM) ada mantan rektor atau doktor yang melakukan intervensi terhadap suara-suara kritis,”tandas Ikrar.

Lebih lanjut Ikrar mengatakan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKPM) Bahlil Lahadalia menuding para guru besar itu partisan sangat tidak bijak.

“Kalau tuduhan partisan, dan diorkestrai itu penghinaan yang dilakukan Menteri Bahlil, apalagi guru besar,”katanya.

Menurut Ikrar, Jangan mengatakan bahwa guru besar tidak punya jaringan ke bawah. dulu memang, lanjut Ikrar, terjadi jurang pemisah antara universitas perguruan besar dan universitas diberbagao daerah, tapi dengan adanya media sosail sangat berimbas mempengaruhi satu dengan yang lain.

Ikrar berpendapat, pernyataan guru besar tersebut bukan main-main, apalagi Uskup Agung Jakarta sudah bersuara seperti di Kardinal Sin di Filipina yang mengatakan waktunya.

“Buat saya itu bukan persoalan menang paslon, tapi kembali demokrasi dalam relnya. Buat saya Jokowi sudah membajak, mengobrak-abrik, dan dia sudah membunuh demokrasi kita,”tegas Ikrar.

Ikrar menegaskan, kalau pernyataan Uskup Agung mengatakan jangan main-main, dan kalau tidak ditanggapi dengan baik maka akan menjadi bumerang terhadap kekuasaan.

“Memang gak terjadi peristiwa 1998, tapi tanda-tanda sudah ada, bagaimana resesi di Thailand ekonomi sudah mulai muncul, dan berita di laut merah di Arab sudah mulai, ongkos ekspor dan impor akan naik, dan dan kemudian impor minyak akan bertambah 120 persen. Walau pun ekonomi dikatakan Gubernur BI baik-baik saja,”imbuh mantan Duta Besar Indonesia untuk Tunisia itu.

Menurut Ikrar, Prsiden Jokowi jangan menganggap remeh tidak ada yang menghambat wapres anaknya Gibran. “270 juta penduduk itu bukan robot-robot yang mengikuti oleh Jokowi adalah kita, sekarang pak Jokowi bukanlah kita. Jangan heran kalau terjadi masalah ini, ini imbasnya sangat besar,”terangnya.

Ikrar mengatakan, seorang polisi berpangkat kombes di Jawa Tengah mendatangi rektor-rektor dan ini bentuk-bentuk kekuasaan panik, sehingga institusi Polri dipakai untuk hal-hal mengintervensi lembaga pendidikan.

“Dan terjadi perlawanan besar. Memang terjadi intimidasi kekuasaan terhadap kelompok indepen,”tandasnya.

Dia mengatakan, bahkan lembaga Badan Riset dan lnovasi Nasional (BRIN) menyatakan keprihatinan, pada tahun 1998 dirinya salah satu yang Anggota LIPI yang membuat keprihatinan. “saya 7 tahun meraih doktor dari Australia Kalau misalnya soeharto kuat maka saya akan dipecat. waktu itu LIPI mengatakan tidak lagi mengangkat soeharto. Ini sekarang lebih masif dan lebih luas,”ujar Ikrar.

Sementara, mantan aktivis 1998, yang juga politisi PDIP Adian Napitupulu mengatakan, gejolak di perguruan tinggi perlu diwaspadai. Adian beralasan, gerakan yang dilakukan para mahasiswa dan dosen bukanlah gerakan biasa.

“Pemerintah, seperti Menteri Bahlil menjawab bahwa para guru besar itu adalah partisan menurut saya tidak wise (bijak-red), dan itu tidak baik karena mereka memiliki argumen dan pertimbangan.Itu tidak bisa dikatakan partisan,”tandas Adian.(Ralian)

 365 total views

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *