Utama  

UI: Tanpa Ijin, Presiden Jokowi Sudah Berkampanye Kok Terang Benderang

JAKARTA, BERITAKOTA.COM – Akademisi Universitas Indonesia (UI) Ganjar Laksamana menduga bahwa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) tidak akan berkampanye dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Karena selama ini juga sudah berkampanye.

“Saya menduga gak perlu ijin presiden untuk kampanye. Gak perlu, selama ini sudah kelihatan kok (berkampanye). Gak perlu pakai cuti, Jokowo sudah kampanye kok secara terang benderang,” ujar Ganjar dalam Panggung Demokrasi bertajuk “Demokrasi Di Tepi Jurang, Kampus Meradang”, Jakarta, Senin (5/2/2024).

Presiden, lanjut Ganjar, dia punya hak pilih. Berbeda dengan Aparur Sipil Negara (ASN) punya hak pilih, akan tetapi dia mempertanyakan akan kenetralan dirinya sebagai ASN.

“Undang-Undang memang produk politik, tapi produk politik menjadi norma hukum di dalam undang-undang, kenapa norma hukum satu menyatakan Presiden boleh kampanye,tetap ASN harus netral. Kan itu menjadi pertanyaan, kalau sekedar presiden punya hak pilih. Sekarang disisi lain netral, apa sih netral. Tiba-tiba kampus dan guru besar bersuara bahkan dibilang tidak netral,”imbuh Ganjar.

Ketika para ASN, lanjut Ganjar, seperti halnya dosen di kampus negeri melakukan aksi unjuk rasa mengkritisi Perasiden dituding cawe-cawe.

“Kami dibilang harus cawe-cawe, dan kami harus diam. Itu bukan netral tapi bodoh,”tegas Ganjar.

Dia menyampaikan, aksi unjuk rasa para dosen UI masih tetap dalam koridor bahwa Presiden harus taat hukum, etika, dan moral. “Itu sebabnya kampus ini (UI) mengingatkan. Sekali lagi saya mengingatkan bukan memotret Pilpres, Pileg paslon tertentu adalah presiden, bahwa ada yang terkena imbas akan itu hal lain. Kenapa hal lain?karena itu menyangkut perilaku Presiden sendiri,”imbuh Ganjar.

Ganjar menanyakan terkit Presiden Joko Widodo berdiri di salah satu paslon saja. Seharusnya Berdiri di belakang rakyat. “Kalau dibilang hak presiden saya ngotot, undang-undangnya manipulatif. Itu yang kita jaga supaya presiden bijak,”tambahnya.

Sementara, Guru Besar Psikologi Universitas Gajah Mada (UGM) Koentjoro menyesalkan apa yang dilakukan Presiden Jokowi lebih berpihak kepada salah satu calon. Padahal, lanjut dia, di dalam sumpah jabatan presiden akan berlaku adil.

Mereka melakukan pembenaran itu. Misalnya, Menteri Luhut Binsar Panjaitan mengatakan akan menggunakan hak pilihnya. “Tapi Pak Jokowi memihak itu sebagai pribadi atau presiden. Dia disumpah untuk adil, tetapi itu diingkari. Kami dari UGM itu menjaga marwah Jokwoi, tapi kalau pak Jokowi rusak maka UGM cemar,” tegas Koentjoro. (Ralian)

 680 total views

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *