Utama  

Syndicate Lecture, UI: Penyelenggara Negara Tanpa Rasa Malu Langgar Pemilu

JAKARTA, BERITAKOTA.COM – Indonesia selama ini dielu-elukan dunia sebagai negara hukum dan demokrasi di negara Islam terbesar yang mampu merawat keberagaman. Namun, selama 5 tahun terakhir menjelang pemilu Indonesia nampak sudah berubah menjadi negara kekuasaan.

Hal itu dikemukakan Guru Besar Fakultas Hukum Indonesia Prof. Dr. Sulistyowaty Irianty,MA yang digelar Syndicate Lecture bertajuk Pemilu Berintegritas & Bermartabat: Etika Demokrasi dan Politik Berkebudayaan, Jakarta, Kamis (1/2/2024).

Hadir sebagai pembicara Rohaniawan dan Budayawan Prof. Dr. F.X Muji Sutrisno, S.J dan Budayawan dan Kolumnis Dr. Muhamad Sobary.

Sulistyowaty menegasakan, persoalan Pemilu 2024 adalah netralitas Palsu,dan bahkan kecurangan diperlihatkan justru oleh penyelenggra negara.

“Pemerintah memihak salah satu paslon (pasangan calon-red) menjalankan politik nepotisme, dengan melanggar hukum tanpa rasa malu,dan nihil keadaban publik,”tegas Sulistyowaty.

Lebih lanjut Sulistyowaty mengemukakan, Penguasa mengerahkan struktur kekuatan struktur negara dan sumber dana tanpa batas. Menurutnya, rakyat melihat pemerintah berberan sinterklas membanjiri daerah-daerah dengan bantuan sosial (Bansos), sembari memadati baliho.

“Kecurangan masif melalui komisi yudisial dimulai Revisi UU KPK, UU Cipta Kerja, dan terakhir Putusan MK beraroma kepentingan publik karena beraroma identitas umur,”ucapnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan bersama dengan itu pemerintah melakukan penyebaran kesadaran palsu kepada publik, dengan apa yang dilakukan pemerintah adalah wajar tanpa menganggap apa yang dilakukan adalah pelanggaran hukum.

“Namun sebenarnya keruntuhan demokrasi, dan tata kelola kenegaraan, nilai etik, dan tuna nalar sedang terjadi. Dan, ini sangat membahayakan persatuan bangsa. Berbagai kecurangan politik itu dapat dikategorikan sebagai kecurangan budaya,”kata Sulistyowaty.

Dia mengemukakan, Jepang sebuah negara dalam pembangunan tidak terkikis akan nilai-nilai budayanya. Bahkan dalam sengketa yang terjadi dalam pembangunan bisa diselesaikan dengan musyarah. Hal inilah yang harusnya dilakukan dengan menyelesaikan sengketa dengan jalan budaya.

Sulistyowaty menegaskan, mengutip dari pernyataan Harsa Bacthiar telah mengingatkan NKRI bukan satu-satunya nation, karena ada nation-nation kecil, yang sudah berusia tua jauh sebelum ada Indonesia. “Berbasis suku-suku bangsa yang mendiami masyarakat adat, jauh sebelum Indonesia berdiri sebagai negara merdeka,”tambah Sulistyowaty.

Lebih lanjut, Sulistyowaty mengutip dari apa yang dekemukakan salah satu pembuat konstitusi Mr. Soepomo bahwa Indonesia sebagai negara harus merebut kembali zaman ke jayaan Kerajaan Sri Wijaya, di mana menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia.

“Namun hal itu suatu mandat yang nampaknya hari ini semakin jauh untuk kita kejar dan mewujudkan Indonesia ke jalan kebudayaan,”tandas Sulistyowaty.

Dalam kesempatan yang sama, Muji Sutrisno mengakui, keadaan Indonesia tidak baik-bauk saja. Karena itu dirinya mengenakan kemeja batik bercorak mega mendung yang memiliki makna dalam setiap coraknya.

Dalam kehidupan manusia, kata Muji, tidak dipungkiri masalah etika, hati nurani dan moral yang tertanam dalam diri setiap orang sehingga apa yang dilakukan baik bertindak tidak bisa mengabaikan etika dan hati nuiraninya.

Muji menegaskan, Politik tanpa moral atau etika adalah kekuasaan. Karena itu dia tidak menginginkan adanya reformasi seperti tahun 1998. Namun, lanjut Muji jika masalah etika dan moral dikesampingkan seorang pemimpin bukan tidak mungkin gejolak masyarakat akan terjadi peristiwa seperti 1998.

“karena itu, jangan mau dipimpin orang yang telah membungkam daya kritis kita. Kedua, jangan mau dipimpin orang yang tidak menghargai kemajemukan kita, dan ketiga jangan mau dipimpin orang yang mengingat atau menekankan kemanusiaan kita,”ujarnya. (Ralian)

 645 total views

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *