Utama  

Atasi Kemacetan, Pemrov DKI Jakarta Gelontorkan Rp6,9 Triliun Dinilai Boroskan Anggaran

JAKARTA, BERITAKOTA.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelontorkan anggaran sebesar Rp 6,9 trliun untuk mengatasi persoalan kemacetan di Jakarta. Anggaran sebesar itu dinilai oleh Pengamat trasportasi dari Universitas 17 Agustus Fernando Emas adalah pemborosan.

Menurut Fernando, seharusnya disubsidi pada perluasan jangkauan transportasi umum pada wilayah Bogor, Depok, Tanggerang, Bekasi (Bodetabek).

Menurutnya, biaya yang dikeluarkan tidak memberikan pengaruh yang signifikan, dan terkesan pemborosan anggaran kalau anggaran memberikan subsidi pada transportasi umum massal tanpa memperluas jangkauan dan memperbanyak jangkauan di sekitar Bodetabek.

“Anggaran Pemerintah DKI Jakarta tahun 2024 sebesar Rp 6,9 triliun yang dialokasikan untuk mengatasi macet harus benar-benar memberikan dampak mengurangi kemacetan,”kata Fernando, Jakarta, Rabu (6/12/2023).

Menurutnya, jangan sampai anggaran yang sangat besar tersebut tidak berhasil memberikan dampak terhadap pengurangan macet.

“Sebaiknya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan kajian dengan pihak-pihak yang ahli untuk mengatasi kemacetan di DKI Jakarta sehingga anggaran besar yang dikeluarkan tidak sia-sia,” tuturnya.

Saat ini, lanjut Fernando, Pemerintah DKI Jakarta perlu melakukan kajian apa penyebab dari masyarakat DKI Jakarta masih lebih suka menggunakan kendaraan pribadi.

“Saya yakin yang menyebabkan masih banyak masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya menggunakan transportasi pribadi karena masih banyak daerah disekitar Bodetabek yang jauh dari tempat transportasi umum massal menuju Jakarta,” tandasnya.

Diketahui, Pemerintah provinsi (Pemprov) DKI mengalokasikan Rp 6,9 triliun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2024 untuk penanganan macet di Jakarta.

“Iya (sebesar Rp 6,9 triliun). Tapi kan itu ada posnya.” ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI, Syafrin Liputo saat dikonfirmasi, Jumat (24/11/2023).

Dari besaran anggaran itu, Pemprov DKI menggunakannya untuk berbagai program. Salah satunya memberikan subsidi untuk transportasi umum, antara lain LRT, MRT dan transjakarta.

Besaran anggaran untuk public service obligation (PSO) itu mencapai Rp 4,9 triliun.

“Itu juga untuk penertiban lintasan dan parkir liar serta pengendalian lalu lintas (di Jakarta),” kata Syafrin.

Pemprov DKI saat ini disebut tengah fokus meningkatkan kualitas hingga kuantitas angkutan umum di Jakarta untuk memberikan keamanan serta kenyamanan masyarakat.

“Sehingga masyarakat bisa shifting menggunakan (dari) kendaraan pribadi (ke transportasi publik),” ujarnya. (Ralian)

 253 total views

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *