Utama  

Kekuasaan Cenderung Korup, Jubir TPN Ganjar-Mahfud: Jabatan Presiden Harus Dibatasi

JAKARTA, BERITAKOTA.COM – Elemen Relawan Garda Nasional disingkat ELEGAN menggelar diskusi dengan topik “Peran Kepala Negara Dalam Menjalankan Konstitusi” di Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023). Hadir sebagai narasumber, Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, I Ketut Guna Artha. Dia mengatakan, konstitusi merupakan aturan dasar untuk menyusun sebuah negara.

“Jadi sebelum membentuk sebuah negara Indonesia harus dibuat dahulu konstitusi atau aturannya. Jangan sampai terjadi keributan karena aturannya belum ada,” ujarnya.

Menurutnya, konstitusi negara dapat diubah melalui prosedur atau syarat-syarat yang sudah ditetapkan.

“Konstitusi itu bisa diubah karena bukan kitab suci suatu hal yang diwahyukan. Jadi aturan bernegara bisa diubah tetapi ada caranya,” katanya.

I Ketut menjelaskan, tahun 1950 konstitusi UUD 1945 telah mengalami perubahan. Hal itu terjadi ketika adanya pergolakan ideologi yang membuat elemen bangsa belum dapat menerima.

“Karena banyak yang belum menerima jadi UUD sementara diberlakukan tahun 1950. Namun, akhirnya kembali lagi ke UUD 1945,” tukasnya.

I Ketut menambahkan, dalam konstitusi negara juga diatur batasan periodesasi jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Dia menilai, hal itu diberlakukan karena kekuasan identik dengan perbuatan KKN. Selain itu, Presiden dapat melakukan hal apapun dengan kekuasan yang dimiliki.

“Kenapa harus dibatasi? Karena kekuasaan itu cenderung korup nantinya. Seperti saat ini, awalnya baik-baik dengan banyak yang mendewakan, tapi diam-diam belakangan bisa berbeda. Itulah makanya konstitusi tegas membatasi jabatan,” ujarnya.

Lebih lanjut, I Ketut sangat menyayangkan jika ada oknum-oknum yang ingin mengubah periodesasi jabatan presiden dan wakil presiden.

“Kalau ada yang ingin jabatan yang sudah diatur harus diubah itu harus dilawan. Dan Presiden juga harus patuh terhadap konstitusi,” ungkapnya.

Ditempat yang sama, Praktisi Hukum, Fredi Moses Ulemlem menuturkan, seorang Presiden memegang dua hal penting. Pertama, sebagai kepala negara. Kemudian, kepala pemerintahan.

“Presiden itu bapaknya rakyat Indonesia dan yang memimpin bangsa ini. Jadi presiden itu bisa mengatur Menteri, Kapolri, Panglima, Gubernur dan Bupati,” ujarnya.

Menurutnya, dengan luasnya kewenangan dan kekuasaan seorang Presiden, tidak heran jika dapat melakukan hal apapun.

“Makanya jangan heran kalau Mahkamah Konstitusi bisa diobok-obok ya karena itu tadi bisa terjadinya intervensi kuasaan. Walaupun ketika ditanya ngelak tapi rakyat sudah tahu itu,” tukasnya.

Selain itu, seorang Presiden juga memiliki wewenang mengangkat Menteri, Kapolri, Panglima TNI dan lainnya. “Presiden melantik pejabat tinggi negara. Termasuk Ketua Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Anwar Usman. Jadi kalau tidak mengikuti saran-sarannya ya siap-siaplah menerima SK,” ujarnya. (Ralian)

 3,340 total views

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *