JAKARTA, BK – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan uang miliaran rupiah saat menggeledah satu unit apartemen pakubuwono di Menteng Jakarta Pusat yang ditenggarai milik Plh Dirjen Minerba, M. Idris Sihite dalam perkara dugaan korupsi pemotongan uang tunjangan kinerja aparatur sipil, Senin (27/03/2023).
Tak pelak muncul spekulasi bahwa sumber uang berasal dari suap dalam pemberian persetujuan RKAB tambang-tambang batubara bermasalah.
Usai menerima pengaduan Koalisi Sipil Masyarakat Tambang (KSST), Ridwan Hisyam, anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar menyatakan kecurigaan itu tidak dapat dihindari, meskipun semua pihak harus menjunjung tinggi prinsip praduga tidak bersalah.
“Dapat dimaklumi apabila ada tudingan asal uang bersumber dari gratifikasi dan/atau suap dalam pemberian persetujuan RKAB tambang-tambang bermasalah termasuk persetujuan RKAB Tahun 2023 kepada PT Batuah Energi Prima (PT BEP) sebanyak 2.999.999,99 MT yang riuh disorot parlemen lantaran terdapat perbuatan melawan hukum dan/atau penyalahgunaan wewenang dan permufakatan jahat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” kata Ridwan Hisyam yang merupakan mantan Ketua Golkar Jawa Timur ini kepada wartawan di Jakarta, Rabu (29/03/2023).
Rombongan KSST yang dipimpin ketuanya, A Saefudin datang ke ruang kerjanya di Lantai 13 Gedung DPR Senayan menemui legislator asal Malang, Jawa Timur itu untuk mengadukan kegiatan illegal mining perusahaan tambang bermasalah PT BEP.
Rupanya, meskipun akun moms pada system MODI Ditjen Minerba sudah dibekukan atas permintaan Dirtipidum Bareskrim Polri pada tanggal 1 Maret 2023, namun PT BEP tetap melakukan kegiatan hauling dan loading seperti biasa, dengan memakai dokumen PT Komunitas Bangun Bersama (PT KBB).
“Penyimpangan yang dilakukan PT BEP sudah berulang kali terjadi. Bahkan telah merugikan negara triliuan rupiah. Seharusnya Kementerian ESDM dengan tegas mencabut IUP IOP PT BEP agar tidak menimbulkan kerugian negara yang lebih besar lagi” ujar Ridwan Hisyam yang juga mantan Ketua Komisi VII DPR RI ini sembari berharap agar KPK dapat memperluas pemeriksaanya dengan mendalami dugaan korupsi PT BEP.
Dalam catatan wartawan, PT BEP bukan pertama kali diketahui melakukan illegal mining. Berdasarkan bukti dokumen hasil Gelar Perkara Laporan Polisi Nomor: LP/235/X/2021/Polda Kaltim/SPKTIII di Biro Wassidik Bareskrim Polri tanggal 26 April 2022, Tim Penyelidik dari Sub Fismondev Dirkrimsus Polda Kaltim melaporkan dalam forum Gelar Perkara bahwa sebelum RKAB PT BEP (dalam pailit) tahun 2019 disetujui oleh Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur, diketahui telah terjadi penggalian, pengangkutan dan penjualan batubara secara illegal pada periode bulan Januari 2019 sebanyak 100.522 MT, Februari 2019 sebanyak 115.500 MT dan Maret 2019 sebanyak 119.806 MT.
Total terdapat sebanyak 335.828 MT batubara illegal, yang bersumber dari konsesi PT BEP (dalam pailit) yang telah digali, diangkut dan dijual. Padahal RKAB tahun 2019 PT BEP (dalam pailit) baru disetujui pada tanggal 19 Maret 2019, berdasarkan alat bukti berupa Surat Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 541.23/1089/II-MINERBA.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Gerinda Eddy Santana Putra meminta Menteri Perhubungan agar mencabut ijin Jetty Sungai Berlian Jaya (SBJ) yang terletak di Loa Janan Ilir, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, karena berulang kali melayani loading batubara yang bersumber dari kejahatan illegal mining.
Sebagaimana laporan yang diterimanya, Jetty SBJ belakangan berturut-turut melayani loading batubara illegal dari konsesi PT BEP sebanyak 5 tongkang, antara lain pada tanggal 24 Maret 2023 memakai barge BG Barito 8/TB. Mandiri 6 dan tanggal 28 Maret 2023, dengan barge TB.BPP8/BG Bahtera 2708 J.
“Pengelola Jetty SBJ diduga bermufakat jahat dengan PT BEP yang akun moms pada system MODI Ditjen Minerba sudah dibekukan, atas permintaan Dirtipidum Bareskrim Polri pada tanggal 1 Maret 2023. Namun PT BEP tetap melakukan kegiatan hauling membawa batubara dari tambang ke stockpile Jetty SBJ hingga mencapai 100.000 metric ton. Lalu Jetty SBJ memberikan pelayanan loading meskipun illegal. Saya minta Menhub segera cabut izin Jetty SBJ” ujar legislator asal Palembang Sumatera Selatan ini kepada wartawan di Jakarta, Rabu (29/03/2023).
Sementara itu kebijakan Plh Dirjen Minerba, M. Idris Sihite yang menyetujui RKAB tahun 2023 kepada CV Sungai Berlian Jaya pada tanggal 30 Desember 2022 sebanyak 450.000 MT juga dinilai janggal.
Menebar aroma amis adanya dugaan penyuapan. Pasalnya, konsesi CV Sungai Berlian Jaya, berdasarkan IUP OP Nomor: 503/109/IUP-OP/DPMPTSP/1/2017 yang luasnya hanya 170,8 hektar sudah lama tidak ada aktifitas penambangan, lantaran cadangan batubaranya habis. Lalu pertanyaannya, atas dasar pertimbangan apa Plh Dirjen Minerba, M. Idris Sihite memberikan persetujuan RKAB tahun 2023?
Berdasarkan data Faktur Bukti Bayar penerimaan negara PNBP yang tercatat di Ditjen Minerba, terdapat pembayaran oleh CV Sungai Berlian Jaya sebesar Rp240 juta, Kode Biling 828230304310525 tertanggal 4 Maret 2023. Fakta ini membuktikan terdapat dugaan illegal mining yang dilakukan pihak CV Sungai Berlian Jaya dengan sumber batu diduga dari PT BEP.
Mafia Tambang
PT BEP adalah sebuah perusahaan tambang batu bara yang terletak di Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, yang sejak tahun 2011 hingga tahun 2023 menjadi instrument dan/atau kendaraan untuk melakukan pidana berlanjut yang merugikan negara sedikitnya Rp 9 triliunan akibat pembiaran yang dilakukan pihak Kementerian ESDM, termasuk dalam hal ini M. Idris F. Sihite, Plh Dirjen Minerba yang diduga justeru malahan memberikan kesempatan atas perbuatan pidana berlanjut tersebut, dengan memberikan persetujuan RKAB tahun 2023 sebanyak 2.999.999,99 MT.
Persetujuan RKAB tahun 2023 yang ditandatangani oleh Plh Dirjen Minerba, M. Idris F. Sihite tersebut tidak layak diberikan kepada “PT. BEP” karena telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor: 96 tahun 2021 Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (3), terkait tidak mematuhi kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri (Domestic Market Obligation).
Pada tahun 2020, kewajiban DMO PT Batuah Energi Prima sebanyak 131.402 metric ton, realisasi 7.600,39 metric ton. Pada tahun 2021, kewajiban DMO “PT BEP” sebanyak 737.407 metric ton, realisasi 163.576,0 metric ton.
Pada tahun 2022, kewajiban DMO “PT BEP” sebanyak 749.272, realisasi 445.603,87 metric ton. Hal ini, melanggar Pasal 161 B Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 78 Tahun 2010, dengan fakta hukum PT Batuah Energi Prima tidak menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang selama melakukan eksploitasi.
Serta melanggar Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan tidak patuh atas kewajiban pembayaran PNBP baik iuran tetap maupun royalty sebesar total Rp452.275.585,51 berdasarkan data dari Direktorat Penerimaan Negara Ditjen Minerba.
Sejak Oktober 2022, PT BEP tengah dalam pengusutan pihak Bareskrim Polri, terkait penyidikan atas dugaan pidana surat palsu dan/atau memberikan keterangan palsu dalam akta otentik, dan/atau TPPU senilai Rp 6,3 triliun, sebagaimana LP Nomor: LP/B/0754/XII/2021/SPKT/Bareskrim Polri tanggal 16 Desember 2021, dengan Terlapor “Direktur” PT BEP, Erwin Rahardjo dan kawan-kawan, dengan latar belakang mafia tambang.
Selanjutnya, Erwin Rahardjo memakai Akte Nomor: 08 Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham, yang diterbitkan notaris BW yang memuat dugaan pidana Pemalsuan Surat dan/atau menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik dan/atau Membuat akta palsu tersebut, sebagai instrument dan/atau kendaraan untuk melakukan pencaplokan dan/atau mengambilalih secara melawan hukum perusahaan tambang batubara PT BEP memanfaatkan pemilik sebenarnya yang tengah mendekam di dalam penjara
Sehari setelah berhasil mendudukan diri secara palsu selaku Direktur PT BEP, Erwin Rahardjo merancang dan/atau merekayasa Nota Kesepahaman Rencana Perdamaian dimana seolah-olah dilakukan perdamaian antara PT BEP, yang diwakili oleh dirinya sendiri selaku debitur dengan para kreditur yang diduga fiktip, sebelum pada akhirnya berhasil mencaplok tambang.
Kini setelah IUP IOP PT BEP terancam dicabut, kegiatan hauling makin intensif dilakukan. Nama PT BEP bakal mengalami “metamorfosa” menjadi SBJ Coal Mining-Bantuas.(Chard)
2,199 total views
