Untuk pembinaan cabor, karena yang paham langsung mengenai atlet adalah cabor, kata Bang Yang–sapaan akrabnya, makanya KONI Kota Bekasi mendistribusikan dana pembinaan kepada pengurus cabor.

“Jadi pengurus cabor bertanggungjawab kepada atletnya. Begitu juga hasil pemeriksaan akuntan publik yang memeriksa keuangan kita, alhamdulillah kita tidak pernah diperiksa inspektorat dan BPK,” tegas Yan.

Sebelumnya, Sekum KONI Kota Tangsel Djoko mengatakan pihaknya sebagai kota baru yanh baru dua kali ikut porprov. “Isu-isu kita di Jabodetabek kayaknya sama hanya mungkin belum terkoordinasi,” katanya.

Dadi yang juga bendahara KONI Kota Tangsel mengaku, ingin masukan-masukan bagaimana pengelolaan keuangan.  “Permasalahan-permasalahan di kami tentu soal kebijakan dari walikota sampai dispora, tentunya kaitan masalah penganggaran di kami yang tentunya berbeda dengan Kota Bekasi. Kami minim pengetahuan pengelolaan sehingga kami ingin menambah ilmu dari Kota Bekasi,” jelasnya.

Bahrum, bendahara KONI Kota Bekasi menjelaskan, untuk dana hiba, pihaknya meminta data-data tentang pengajuan usulan. “Kita ajukan ke dispora dan dari dispora ke walikota serta ada pendekatan dengan walikota. Jadi pendalaman mengenai usulan olahraga aman, termasuk pembangunan gedung KONI kita minta masukan dari kejaksaan. Jadi alhamdulillah aman,” jelas Bahrum.

Dia melanjutkan, pertanggungjawaban honor, pengurus KONI, dan pembinaan ke cabor. “Mekanismenya kami lakukan pertriwulan. Setiap laporan pertanggjagwabkan kita ada dan tiap akhir tahun kami diperiksa akuntan publik ternama. Jadi kita aman,”  jelasnya. (zas)