Oleh: Agus Liwulanga
wartawan senior dan pengamat sepakbola
MUNGKIN aturan permainan sepakbola tidak akan sama dengan apa yang kita lihat hari ini, jika FIFA tidak mengalah tehadap empat asosiasi pendiri IFAB (International Football Association Board). IFAB yang dibentuk empat federasi tertua sepakbola dunia dari Britania Raya; FA (Inggris), SFA (Skotlandia), FAW (Wales), dan IFA (Irlandia Utara) pada 2 Juni 1886, sejatinya adalah pemilik hak paten Laws of the Game. FIFA setuju mengadopsi secara resmi Laws of the Games IFAB, sebagai bagian dari syarat bergabungnya Inggris, Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara ke FIFA. Makanya komposisi keanggotaan IFAB (8 orang) adalah empat wakil dari FA, SFA, FAW dan IFA, ditambah empat wakil FIFA. Presiden FA waktu itu, Lord Arthur Kinnaird dan presiden FIFA Robert Guerin, adalah dua tokoh yang berjasa mengintegrasikan dua kutup sepakbola ini.
Sejak kepemimpinan Joao Havelange pada 8 Mei 1974, FIFA sudah berusaha menarik garis yang transparan dengan negara. Tujuan awalnya sebetulnya baik. Untuk menjaga independensi dan kemurnian sepakbola dari kooptasi politik kekuasaan. Seperti tahun-tahun jelang dan sesudah perang dunia pertama maupun perang dunia kedua. Juga kejadian-kejadian lain setelahnya. Kebijakan Havelange ini dilanjutkan oleh penggantinya Sepp Blatter sejak 8 Juni 1998, yang sebelumnya merupakan Sekjen FIFA.
Blatter bukan hanya menarik garis transparan dengan negara, bahkan terkesan berusaha membuat garis demarkasi. Kebijakan Blatter ini oleh banyak kalangan dinilai terlalu berlebihan, sehingga memantik munculnya kritik sana-sini. Kenyataannya juga Blatter tidak berdaya apa-apa ketika 14 petinggi FIFA (termasuk wakil presiden FIFA/presiden Concacaf saat itu Jeffrey Webb) diciduk aparat negara (polisi Swiss dan agen FBI) pada dini hari 27 Mei 2015 di hotel bintang lima Baur au Lac, Zurich, Swiss. Dua hari jelang kongres FIFA 29 Mei 2015.
Penangkapan petinggi FIFA besar-besaran pertama sejak 1904 (karena kasus korupsi dan suap) yang kemudian menyeret Blatter sendiri. Apakah mungkin sepakbola dipisahkan dengan negara? Itu pertanyaan yang selalu muncul di tengah masyarakat. Bahwa organisasi sepakbola punya aturan main (statuta, kode, dsb) sendiri, betul. Bahwa permainan sepakbola punya hukum sendiri, benar. Bahwa FIFA sebagai organisasi tertinggi sepakbola dunia memiliki otoritas 100% atas hukum organisasi dan hukum permainan, sangatlah betul.
Tapi hanya sampai di situ. Karena pada hakekatnya sepakbola adalah milik semua bangsa di dunia. Konsep kebijakan seperti itulah yang kini dijalankan Gianni Infantino sejak memimpin FIFA 26 Februari 2016 lalu. Sesuai semboyan FIFA: For the Game for the World (Untuk Permainan Untuk Dunia). Apakah bisa Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022, tanpa persetujuan dan dukungan negaranya? Tentu tidak. Apa yang bisa dilakukan oleh siapapun, ketika 10 Maret lalu pemerintah Inggris menjatuhkan sanksi berat kepada pemilik klub Chelsea, Roman Abramovich?
Sepakbola kini sudah menjadi tolok ukur kehormatan bangsa-bangsa di dunia. Termasuk Indonesia. Semua negara anggota FIFA memiliki konstitusi masing-masing. Di Indonesia kita memiliki UUD 1945 yang meneguhkan kedaulatan negara. Khusus soal olahraga kita memiliki UU SKN no. 3/2005.
Yang ingin coba saya uraikan adalah bagaimana kira-kira hubungan yang ideal, konstruktif, produktif dan lebih bermanfaat bagi kemajuan sepakbola nasional maupun kehormatan masyarakat bangsa. Saya sangat setuju dengan kebijakan yang dijalankan Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan. Karena memang harusnya seperti itu. Sejak awal Iwan Bule memastikan relasi positif, konstruktif, produktif yang bermartabat dengan negara. Dalam hal ini pemerintah melalui Menpora Zainudin Amali.
Iwan Bule terus memantapkan sinergitas yang solid dan mendapat dukungan penuh Menpora Zainudin Amali. Pemerintah saat ini memberikan dukungan luar biasa terhadap upaya peningkatan kemajuan sepakbola di tanah air. Termasuk segala persiapan dan kesiapan menyongsong Piala Dunia U-20 tahun depan. Ini adalah kondisi yang sangat positif dan menggembirakan bagi persepakbolaan Indonesia. Inpres No.3/2019 merupakan bukti nyata bahwa negara menjadi alas utama kekuatan sepakbola Indonesia. PSSI sebagai bagian integral kekuatan bangsa sangat membutuhkan dukungan elemen negara. Karena itu pada 22 Juli 2021 Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan membuat MoU dengan Mabes POLRI untuk berbagai bentuk kerja sama, termasuk penegakan hukum dan pengamanan.
Seperti inilah bentuk hubungan yang ideal, konstruktif, produktif dan lebih bermanfaat bagi kemajuan sepakbola nasional maupun kehormatan bangsa. Pengalaman masa lalu tentu menjadi pelajaran berharga. Ketika ada upaya pembentukan narasi yang tidak utuh soal asumsi “kepemilikan” sepakbola Indonesia. Milik FIFA atau negara? Karena jawaban yang lebih tepat dan bijak adalah: sepakbola Indonesia milik bangsa Indonesia.
Pemegang otoritas tertinggi pengorganisasian dan pengelolaannya adalah 100% PSSI. Lihat sejarah berdirinya PSSI 92 tahu lalu, sebagai alat perjuangan dan pemersatu bangsa. Kebersamaan yang terintegrasi seperti itulah yang akan membawa sepakbola Indonesia menuju kejayaan. Dengan dukungan maksimal dari negara, PSSI (sebagaimana federasi di negara-negara lain) akan memiliki kekuatan terbaik untuk mendorong percepatan kemajuan sepakbola di seluruh pelosok tanah air. Kenyataannya sepakbola memang milik setiap bangsa di dunia. Coba lihat, ketika ada pertandingan antar negara. Selalu diawali dengan seremoni penghormatan Lagu Kebangsaan dan Bendera Negara. Jadi yang terbaik adalah mari semua komponen bangsa memberikan dukungan penuh kepada PSSI untuk terus bekerja keras memajukan sepakbola Indonesia yang kita cintai bersama.
