Jakarta, BK – Sebagaimana semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”, yang bertujuan untuk mempersatukan perbedaan dan keragaman suku, ras, agama dan budaya Indonesia, maka sudah sepatutnya masyarakat bangsa Indonesia menyadari pentingnya untuk kembali kepada budaya luhur bangsa. Masyarakat harus menghargai perbedaan dengan menyudahi perselisihan dan pembenaran akan tindakan ektrimisme demi keutuhan ibu pertiwi. Untuk itu perlu adanya penguatan toleransi dan moderasi beragama bagi masyarakat agar tidak terjadi praktek intoleransi.
Rohaniawan Katolik, Pastor Antonius Benny Susetyo atau dikenal dengan Romo Benny, mengungkapkan bahwa di tahun 2022 penguatan toleransi harus menjadi prioritas agar tidak lagi terjadi praktik intoleransi. Caranya dengan membuka musyawarah mufakat, mencari titik temu dan bagaimana memberikan pemahaman agama secara utuh kepada masyarakat, demi mewujudkan perdamaian antar sesama umat di negeri ini.
“Ini membantu seseorang untuk mencintai, menghargai dan menerima perbedaan itu sebagai rahmat. Juga memberikan pemahaman bahwa perbedaan keyakinan tidak membuat jarak, namun justru mempersatukan untuk saling menghargai meskipun berbeda, “ungkap Romo Benny di Sentul, Jumat (7/1/2021).
Menurutnya, persoalan intoleransi memang kerap terjadi dalam lingkungan masyarakat majemuk juga dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman beragama seseorang yang tidak memaknai agama secara utuh.
“Intoleransi adalah persoalan agama dari masing-masing individu yang memahami agama tidak secara utuh. Tetapi harus dilihat bahwa ini adalah fakta yang terjadi di berbagai tempat di seluruh belahan dunia,” jelasnya.
Ia mengungkapkan keprihatinannya akan adanya praktik-praktik intoleransi yang salah satunya adalah perenggutan hak untuk beribadah. Ia berharap di tahun 2022 ini bisa menjadi awal baru dimana nilai toleransi sebagai nilai kemanusiaan yang universal dapat tergugah.
“Saya berharap, di tahun 2022 ini toleransi dapat menjadi hal yang mempengaruhi cara berpikir, bertindak dan bernalar. Sehingga kita dapat beragama sesuai jaminan konstitusi dimana semua orang berhak menjalankan agama, dan saya berharap pelarangan (beribadah) itu tidak terjadi lagi,” tutur Romo Benny.
Ia menilai bahwa pentingnya melakukan pencegahan tindak intoleransi dalam rangka mengembalikan karakter luhur bangsa yang hidup rukun berdampingan dalam bingkai toleransi. Pertama perlu ditegakkan regulasi, dimana hukum menjadi supremasi.
“Jadi kalau ada kasus intoleransi yang tidak sesuai dengan UUD 45 dan Pancasila itu harus diproses dan ditindak,” ujarnya.
Kedua, lanjutnya penyesaianan melalui musyawarah mufakat melalui dialog, saling pengertian, saling memahami, yang mendorong kesadaran untuk kembali menjadi saudara sebangsa dan setanah air.
“Dengan kesadaran tersebut, akan terbangun kehidupan yang guyub, rukun serta masyarakat dapat meluapkan aksi bela rasa yang lemah dan tersisih, juga menyadari nilai kemanusiaannya,” ungkapnya.
Ia juga memandang pentingnya moderasi beragama sebagai jembatan nilai-nilai toleransi. Ia menyebut moderasi beragama sudah bukan hal baru bagi bangsa ini.
“Moderasi itu sudah tidak asing bagi bangsa Indonesia, dari moderasi akan menghasilkan umat yang toleran terhadap perbedaan. Moderasi juga menjadi bagian dari ekspresi dari cara berbicara bangsa Indoensia untuk hidup berdampingan,” jelas salah satu pendiri Pergerakan Manusia Merdeka bersama alm KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Romo Benny juga menyampaikan, perlunya program dan upaya yang simultan untuk memaksimalkan program pemerintah terkait moderasi beragama untuk membangun budaya toleransi ditengah masyarakat. Menurutnya, strategi percepatan moderasi beragama dapat dimulai dari lingkup pendidikan.
“Melalui pendidikan dimulai dari pendidikan keluarga. Kita mengenalkan bahwa perbedaan itu indah, dan dikenalkan bahwa Indonesia itu terdiri dari berbagai suku, ras dan agama. Lalu juga melalui pendidikan di sekolah,” ujar Romo Benny.
Kemudian memaksimalkan potensi dunia digital, yang menurutnya dapat dilakukan dengan cara memperbanyak konten moderasi dan praktik kehidupan beragama serta konten dalam konteks budaya dan Pancasila.
“Sehingga (melalui konten digital), diperbanyak konten tntang indahnya keragaman, kerjasama, kolaborasi meskipun berbeda bisa hidup rukun. Banyak praktek positif di berbagai daerah Indonesia yang bisa diangkat,”ungkap pria Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP ini.
Disamping itu, lanjut Benny, pentingnya dukungan dan peran dari para tokoh agama maupun tokoh masyarakat untuk ikut bergerak mendorong percepatan moderasi beragama di Indonesia untuk mewujudkan 2022 sebagai tahun toleransi dan moderasi beragama.
“Peran tokoh sangat penting, mereka harus bisa mengaktualisasikan nilai-nilai kemajemukan dan keragaman menjadi hartitus bangsa, artinya dalam khotbahnya harus memberikan kesejukan, komitmen kepada kutuhan hidup berbangsa dan bernegara. Maka tokoh agama menjadi kekuatan besar untuk mempromosikan moderasi beragama dalam kehiudpan sehari-hari,” pungkas Romo Benny. (BK/Man)
