Wakil Ketua MPR Nyatakan Santri Memiliki Hak Menjadi Pemimpin

Cirebon – SANTRI memiliki trah kepemimpinan, selain trah keilmuan yakni ilmu agama, sosial dan berbagai ilmu lainnya. Oleh karena itu, santri memiliki hak untuk menjadi pemimpin.

“Saya ingin menyampaikan kepada para santri bahwa santri punya hak untuk menjadi pemimpin. Di negeri ini, santri, pertama punya trah keilmuan. Namanya juga santri, ulama, jangan sampai para santri kehilangan trah keilmuannya. Santri kok enggak pintar, enggak punya ilmu, ya bukan santri, utamanya ilmu agama,” kata Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid dalam Dialog Kebangsaan di Pondok Pesantren (Ponpes) Bina Insan Mulia, Cirebon, Jawa Barat, Kamis (16/9/2021).

Selain memiliki trah keilmuan, lanjut Gus Jazil, sapaan akrab Jazilul Fawaid, santri juga memiliki trah sebagai pemimpin dan pejuang. Ia menjelaskan, kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan dan andil terbesarnya adalah para santri dan ulama.

“Dulu itu tidak diakui. Alhamdulillah pada 2015 diakui, ada Hari Santri Nasional yang diperingati setiap 22 Oktober,” urainya.

Pemilihan tanggal Hari Santri Nasional, lanjutnya, bersamaan dengan momentum Resolusi Jihad di Surabaya, Jawa Timur. Pada 22 Oktober 1945 para ulama, khususnya KH Hasyim Asy’ari, mengeluarkan fatwa kaum muslim laki-laki dewasa dalam radius 94 kilometer wajib berjuang melawan penjajah.

“Setelah 22 Oktober 1945, ada peristiwa besar tanggal 10 November 1945 yang disebut Hari Pahlawan. Tidak akan pernah ada Hari Pahlawan 10 November jika tidak ada 22 Oktober 1945 (Resolusi Jihad),” tutur Gus Jazil.

Setelah ada Hari Santri Nasional, pemerintah bersama dengan DPR kemudian melahirkan Undang-Undang Pesantren pada 2019. Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyebutkan, PKB memiliki andil besar dalam memperjuangkan lahirnya Undang-Undang Pesantren.

Akhirnya, pada 2 September 2021 Presiden Joko Widodo mengesahkan Peraturan Presiden (Prepres) Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren yang mengatur tentang dana abadi pesantren. Gus Jazil mengatakan, hal ini merupakan bentuk pengakuan negara terhadap kalangan pesantren yang selama ini terpinggirkan.

Sebagai bentuk rasa syukur atas disahkannya Perpres Dana Abadi Pesantren, jajaran Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB bersama para santri Ponpes Bina Insan Mulia menggelar tasyakur. Acara serupa juga digelar di Kantor DPC PKB Kabupaten Cirebon.

Gus Jazil mengatakan, dengan disahkannya Perpres 82/2021 para santri dan pesantren kini memiliki peluang lebih luas untuk mengembangkan diri dan bersaing dalam menapaki tantangan global. “Dulu pondok pesantren dianaktirikan. Lulusan-lulusan pesantren sulit untuk menempuh jenjang pendidikan di luar negeri karena subsidi dan support pemerintah kurang. Dengan Perpres Dana Abadi Pesantren, peluang untuk santri melanjutkan pendidikan di dalam dan luar negeri terbuka,” tuturnya.

Selain diikuti ribuan santri dan pengasuh Ponpes Bina Insan Mulia KH Imam Jazuli, acara yang ditandai dengan pemotongan tumpeng itu juga dihadiri sejumlah politisi PKB, antara lain Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda, anggota Komisi VIII DPR KH Maman Imanulhaq, Ketua DPC PKB Kabupaten Cirebon Hasan Bashori, dan Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Barat Muhamad Shidqon.

Di Cirebon pada hari yang sama Gus Jazil juga menggelar Sosialisasi Empat Pilar MPR di Ponpes Ulumuddin, Susukan. (BK/Zas)

 1,476 total views

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *