JAKARTA – Pemerintah akan terus melanjutkan program bahan bakar nabati (BBN) untuk mensejahterahkan rakyat dan membangun kedaulatan energi negara. Namun, sebelum ke arah sana ada beberapa hal yang memang harus dilihat. Diakui, bahwa dalam ketahanan energi tidak mudah dan tidak seperti yang diharapkan masyarakat.
“Terutama juga berkaitan dengan tantangan di lapangan sampai juga ditingkat global, seperti kita ketahui sejak tahun-tahun 2018 bahah bakar nabati ini digunakan 100 persen untuk kebutuhan dalam negeri, tetapi disisi lain juga dalam perjalanannya akibat Pandemi Covid-19 realisasi juga tidak sesuai dengan yang ditargetkan, nah ini juga memang menjadi satu issu yang penting bahkan, saya mendapat data beberapa perusahaan tidak memenuhi target realisasi dari keawajiban untuk memenuhi kebutuhan untuk pengembangan buy fuel (pembelian bahan bakar nabati-red) ini,” kata Deputi II Kantor Staf Presiden Abetnego Tarigan, dalam Webinar Nasional bertajuk “Menaja jalan Sama Rata Bagi Petani Sawit Rakyat Menuju Implementasi B 40”, Sabtu (29/8/2021).
Menurut Abetnego, BBN menjadi satu catatan penting bagi Indonesia, bahwa benar satu sisi kebutuhan energi akan tereus tumbuh, akan tetapi disisi lain juga tidak serta merta bahwa serapan dari produksi energi menjadi akan bisa akan diserap oleh kebutuhan pasar yang ada.
“Kemudian yang kedua ditingkat lapangan, kami juga di kantor staf presiden menerima banyak pandangan dan pemikiran tentang bagaimna situasi yang dibutuhkan yaitu berkeadilan yang dimana manfaat serta keuntungan dari pengembangan bahan bakar nabati ini juga turut dirasakan oleh masyarakat,”terang Abetnego.
Pemerintah tidak memungkiri bahwa kebutuhan BNN karena adanya kebutuhan baru dalam energy. “Maka otomatis juga dimana secara keseluruhan terhadap minyak sawit juga meningkat, itu merupakan suatu prinsip yang mendasar dan sederhana di dalam proses bisnis dan tentu juga mempengaruhi bagaimana serapan dan harga seterusnya,”tambah Abetnego.
Pemerintah, lanjut Abetnego, memahami di tengah masih belum mulusnya upaya buy fuel (pembelian bahan bakar-red) namun memberikan dampak terhadap BBN, walau pun belum signifikan.
“Oleh sebab itu bapak ibu sekalian kami tentu dari kantor staf presiden senang sekali akan mendapatkan input akan masukan dari para pembicara dan diskusin nantinya untuk mendorong kebijakan pengawasan sehingga bisa pelaksanaan program bahan bakar nabati ini bisa bergua bagi kita,”ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Jokowi Centre Imanta Ginting mengatakan, pada bulan Desember 2019, Presiden Indonesia Joko Widodo secara resmi mengeluarkan program mandatori B 30, yakni kewajiban untuk mencampur biodesel sebesar 30 % terhadap total bahan bakar diesel.
Perlu diketahui, program mandatori B 30 proyeksi Kementerian ESDM pada 2020. Pasalnya, pelaksanaan program ini diyakini bisa menghemat devisa negara sebesar Rp 63 triliun.
“Ini suatu angka fantastik di tengah kabut ketidak pastian ekonomi nasional imbas pandemic Covid-19. Selain mengikat kuat cadangan devisa, implementasi program B 30 mampu mendorong target National Determined Contribution(NDC), “terang Imanta.
Berdasarkan kalkulasi Kementerian ESDM pada 2020 menyebutkan akan terjadi pengurangan emisi GRK sebesar 14.25 juta ton CO2 atau setara dengan emisi yang dihasilkan dari 52 ribu bus kecil. Setali tiga uang, kata Imanta, kondisi ini menghantarkan kita pada pembangunan yang mengedapankan peningkatan kualitaslingkungan hidup.
Menurut Imanta, pengembangan biodiesel bila dituntun dengan kompas yang tepat dapat membuat Indonesia dari kubangan bahan bakar fosil. Dan juga, mengurangi defisit transaksi berjalan.
“Serta mengokokohkan ketahanan dan keamanan energi nasional. Turunan lainnya yang akan timbul adalah kestabilan harga CPO serta merangsang pertambahan nilai akibat dari hilirisasi industri kelapa sawit. Hal ini ditunjukan dengan tren peningkatan volume penyaluran biodiesel yang sejak tahun 2015,”kata Imanta. (BK/Ralian)
