Dewan Pers: Pejabat Pemerintah Jangan Alergi Terhadap Wartawan

TANGSEL – Pada dasarnya insan pers mempunyai kemerdekaan dalam menjalankan profesinya. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers mempunyai hal mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi (Pasal 4 ayat (3) UU Pers No 40 1999). Ini berarti pers tidak dapat dilarang untuk menyebarkan suatu berita atau informasi jika memang hal tersebut berguna untuk kepentingan publik.

Sebelumnya, telah beredar berita yang mengharuskan wartawan harus sertifikasi terdahulu baru bisa mewawancarai narasumber, namun hal itu perlu diketahui dan diluruskan bahwa selagi wartawan bekerja di pers yang berbadan hukum sesuai dengan UU Pers No 40 tahun 1999, narasumber harus mau diwawancarai

Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Ch Bangun meluruskan pendapatnya tentang wawancara kepada pejabat dan kepala sekolah tidak boleh alergi kepada wartawan. Karena, wartawan adalah orang yang melakukan tugas jurnalistik secara rutin di media yang berbadan hukum, dan menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik jurnalistik.

“Narasumber berhak menolak dan menerima untuk diwawancarai oleh wartawan, tapi kalo rasanya narasumber tidak kenal tentunya boleh menolak, hati-hati kan boleh, selagi wartawan tetap mematuhi kode etik sah-sah saja,” ujarnya saat dimintai keterangan, Bintaro, Selasa (24/08/021).

Lebih lanjut Hendry mengatakan, Dewan Pers mengharapkan untuk tidak adanya hambatan bagi wartawan dalam menjalankan profesinya. “Narasumber jangan menolak dulu, Kalau medianya dia kenal dan selama ini menjalankan profesinya sebagai jurnalis ya diterima tidak ada salahnya,” imbuhnya.

Berkaitan dengan sertifikasi wartawan, ini memang bagian dari program dewan pers, untuk mengkanalisasi dari wartawan-wartawan yang tidak serius dan hanya menjadikan profesi wartawan sebagai pelarian semata.

“Saya yakin semua wartawan ingin sekali ikut sertifikasi tersebut, namun karena biaya yang mahal tentunya ini menjadi persoalan, terlebih lagi ketatnya kompetensi ini banyak wartawan yang gagal dalam uji kompetensi wartawan (UKW), tentunya wartawan-wartawan ini butuh dukungan dari masyarakat dan pemerintahnya dalam menjalan tugas-tugas jurnalistiknya,” terang Pak Hendry.

Harapan Dewan Pers selain tidak ada hambatan bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik, tentunya dukungan pemerintah juga menjadi poin penting dalam menjaga keberlangsungan pertumbuhan pers di wilayahnya. (BK/Ghozali)

 629 total views

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *