Dewan Minta Detil Informasi dan Peruntukkan 11 Pekerjaan yang Dipangkas Jadi Obat

Proyek Infrastruktur Rp140 Miliar

BANDUNG – DPRD Jabar meminta Pemprov Jabar memberikan informasi yang jelas soal 11 proyek infrastruktur yang dipangkas serta menerangkan peruntukkannya, sehingga bisa didapatkan solusi yang terbaik untuk Jawa Barat.

Demikian disampaikan Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat Drs. H. Daddy Rohandy mensikapi dihentikannya 11 proyek insfrastruktur Jawa Barat tahun 2021 senilai 140 milliar rupiah oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil demi penanganan Covid 19 di Jabar.

“Apapaun resikonya harus diterima demi penanggulangan Covid-19 dan keputusan Gubernur tersebut menjadi apresiasi pihaknya,” kata di Bandung, Kamis (08/07/2021).

Daddy yang juga Anggota Komisi IV DPRD Jabar menjelaskan legislatif sebetulnya sudah minta peninjauan terhadap angka Rp2,2 trilliun, karena mau tidak mau, suka tidak suka harus ada anggaran untuk penanggulangan Covid-19, sebutnya.

“Sebenarnya sudah lama kawan- kawan meminta revisi anggaran 2021 bahkan sejak pembahasan APBD, kita minta peninjauan terhadap angka yang 2,2 trilliun rupiah itu, tapi karena waktu yang tidak memungkinkan akhirnya tetap jalan,” sebutnya.

Disatu sisi, kata Daddy, DPRD Jabar juga sangat senang dengan adanya pengalihan anggaran proyek infrastruktur untuk obat-obatan Covid-19, karena menunjukkan apa yang suarakan legislatif akhirnya direalisasikan sekarang walaupun terlambat.

Selain itu, tambah Daddy, legislatif juga sudah meminta angka anggaran, mengingat DPRD Jabar sempat menolak besaran volume anggaran untuk pembangunan alun-alun yang dirasa sangat besar.

“Belakangan mau tidak mau, suka tidak suka harus ada sejumlah anggaran untuk penanggulangan Covid-19 dan kemudian pak Gubernur mengambil sebuah diskresi atau keputusan terkait 11 item infrastruktur senilai 140 Milyar,” tuturnya.

Alokasi anggaran penanganan Covid-19, yang hanya untuk dua bulan ke depan, menurut Daddy, dirasa belum cukup dan membutuhkan dana yang lebih besar untuk penanggulangan Covid-19 di Jawa Barat. Apalagi ditambah dengan adanya kebijakan pemberian obat gratis untuk yang melakukan isolasi mandiri (isoman).

“Kita masih memerlukan dana yang jauh lebih besar lagi untuk menangulangi beban-beban terkait dengan Covid-19 ini, apalagi di Pikobar sudah launching pelayanan pemberian obat gratis kepada mereka yang melakukan isolasi mandiri,” katanya. (BK/Amh)

 1,125 total views

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *