Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi Dorong Upaya Penyelesaian Kebocoran Data Kependudukan

Hj Ani Rukmini, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi. (Foto: Isitmewa)

Loading

Bekasi – KETUA Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Hj Ani Rukmini menanggapi terjadinya kebocoran data kependudukan di Kabupaten Bekasi baru-baru ini. Dia juga mendorong pihak Disdukcapil segera menyelesaikan masalah kebocoran data tersebut.

Hal itu disampaikan Ani Rukmini saat melakukan pertemuan dan pembahasan dengan Hudaya, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bekasi. Menurut dia, pembahasan soal kebocoran data tersebut tidak terlalu detail.

“Kepala Disdukcapil, Pak Hudaya menyampaikan bahwa ada kebocoran data. Jadi, untuk sementara mereka menghentikan pelayanan via digital, tapi via WA tetap berjalan katanya,” ujar Ani Rukmini kepada Koran Bekasi, Kamis (17/6/2021).

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, dia belum mengetahui sampai kapan batas waktu penonaktifan pelayanan kependudukan melalui Web Disdukcapil tersebut.

“Nanti akan kita tanya kembali. Kita tunggu dulu seminggu atau bulan depan bagaimana upayanya,” ujar Ani Rukmini.

Dia menyebutkan, pilihan opsional teknologi digital terkait dengan pelayanan kependudukan itu satu opsional, tapi pilihan pelayanan via off line harus tetap dipertahankan sementara ini, karena kendala digital itu seperti gaptek, signal dan lain sebagainya.

“Harus ada SOP nya yang jelas, berapa hari, dan kendala-kendala saat ini harus diantisipasi,” terangnya.

Ani menambahkan, kalau berbicara digital, perlindungan dan keamanan terhadap IT agar tidak terjadi kebocoran data, harusnya perlu diparipurnakan. Alasannya, data kependudukan harusnya tertutup, hanya bisa diakses Disdukcapil.

“Harusnya data itu tertutup, hanya bisa diakses oleh bidang terkait atau si personalnya sendiri dengan pasword yang identitasnya hanya diketahui dia sendiri. Harus ada skema-skema seperti itu,” katanya.

Menurut Ani, saat ini ilmu teknologi orang semakin canggih, banyak hacker-hacker. Inilah yang menjadi tantangan untuk pemerintahan, khususnya Disdukcapil Kabupaten Bekasi dalam mengatasi kebocoran data penduduk.

“Data kependudukan itu sangat strategis bagi sistem keamanan kita. Jadi saya berharap kebocoran data ini cepat diantisipasi. Tentunya, membutuhkan ahli-ahli teknologi untuk meningkatkan aspek keamanannya,” harapnya.

Pada prinsipnya, lanjut Ani Rukmini, Disdukcapil tahu bagaimana sistem keamananya itu dibangun, karena kejadian kebocoran data juga terjadi di beberapa wilayah-wilayah lain.

“Kebocoran data kependudukan ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Bekasi, tapi juga di beberapa daerah lain. Sebetulnya ini menjadi tugas Kemendagri untuk mengatasi, jadi jangan ada upaya kesengajaan,” ungkapnya.

“Ketika kita berinteraksi dengan teknologi digital, yah memang aspek keamanan itu yang bikin kita terganggu,” lanjut Ani Rukmini.

Terkait kebocoran data penduduk ini, katanya, Kepala Disdukcapil Kabupaten Bekasi, Hudaya berjanji akan memberikan pelayanan-pelayanan yang cepat, responsif untuk kebutuhan masyarakat ketika NIK nya belum diupdate. Pasalnya, NIK yang belum diupdate Kemendagri akan berpengaruh terhadap data kependudukan di Kabupaten Bekasi.

“Data ril itu, seluruh NIK masyarakat Kabupaten Bekasi sudah harus terupdate di Kemendagri,” tandasnya.

Untuk itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi ini mendorong pihak Disdukcapil segera memproses data penduduk Kabupaten Bekasi agar jauh lebih ril dan terupdate semua di Kemendagri.

Dia menyebutkan, sesuai data pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bekasi tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Bekasi sudah 3,1 juta jiwa. Sementara, semester kedua pada tahun yang sama, Disdukcapil menyampaikan angka Kemendagri itu 2,8 juta.

Kemudian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggunakan data dari Kemendagri bukan BPS, sehingga ada selisih 200 ribu. Artinya, ada sekitar 200 ribu warga Kabupaten Bekasi yang belum terdaftar di Kemendagri.

“Bisa jadi ada yang belum terdaftar sebagai warga Kabupaten Bekasi karena belum punya e-KTP. Atau dia sudah ada e-KTP tapi NIK nya belum terkonsolidasi, atau warga itu belum mutasi juga, padahal sudah tinggal bilangan tahun di Kabupaten Bekasi,” urainya.

“BPS kan yang tinggal secara defakto nggak dejuro. Gapnya ada di situ, ini yang kita dorong terus ke Disdukcapil agar setidaknya di tahun 2022 angkanya sudah keliatan mendekati angka BPS, kalau sudah di atas tiga juta lebih, kita sudah bisa lima puluh lima kursi,” tutupnya. (BK/Zas)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *