Jakarta – Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyampaikan empat inovasi yang telah dilakukan di masa pandemi Covid-19 pada kegiatan paparan Capaian dan Inovasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 yang digagas oleh Komisi Informasi Publik (KIP).
Kegiatan itu dalam rangka Evaluasi dan Monitoring Keterbukaan Informasi Publik dan dilakukan secara daring, Senin (05/10/2020). Dalam kegiatan ini, BKN diwakili oleh Kepala Bagian Pelayanan Terpadu dan Pengaduan Masyarakat, Urip Wahyuni bersama Kepala Subbagian Fasilitasi Pengaduan Masyarakat BKN, Deni Kurniadi.
Ada empat inovasi layanan BKN yang disampaikan dalam forum tersebut, yakni pertama mengenai keberhasilan BKN dalam mengawal kelanjutan seleksi CPNS 2019 pada September – Oktober 2020 yang dilaksanakan dengan protokol kesehatan Covid-19 dan memanfaatkan teknologi informasi.
“Mulai dari pendaftaran, seleksi menggunakan CAT BKN, dan tayangan _Live Score_ Nilai SKB melalui Kanal _Youtube_ BKN yang merupakan wujud transparansi BKN kepada publik,” papar Urip.
Inovasi kedua, lanjut Urip, yakni layanan audiensi dan konsultasi kepegawaian _online_ yang telah berlangsung setidaknya 3 – 4 bulan belakangan untuk menjawab keingintahuan _stakeholders_ BKN, baik di Pusat maupun daerah terkait pelayanan kepegawaian.
“Kami membuka konsultasi masalah-masalah kepegawaian secara daring, yang sebelumnya dianalisa oleh Tim Pranata Humas dan Tim Unit Teknis BKN untuk menentukan prioritas permasalahan yang paling perlu disampaikan penjelasannya kepada publik. Layanan konsultasi daring ini ternyata disambut dengan antusias oleh masyarakat, khususnya PNS,” imbuhnya.
Lalu pada inovasi ketiga yaitu program Sistem Informasi ASN (SI-ASN BKN). Kasubbag Fasilitasi Pengaduan Masyarakat BKN, Deni Kurniadi menjelaskan bahwa SI-ASN merupakan inovasi yang mengintegrasikan layanan kepegawaian dalam satu sistem. Hal ini merupakan upaya BKN mendorong terwujudnya birokrasi _lesspaper_. Salah satu fitur layanan dalam sistem tersebut adalah _helpdesk_ yang dianalogikan semacam _google mini_ karena didesain sebagai kotak informasi kepegawaian yang dapat diakses dengan mudah oleh publik.
Terakhir Deni menguraikan inovasi keempat, yakni _website_ Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang dikelola secara mandiri dan terhubung dalam domain utama _website_ *_bkn.go.id_* dengan alamat *_eppid.bkn.go.id_*. “Dengan adanya _website_ PPID, permohonan informasi ke BKN cukup dilakukan dengan mengakses _website_ tersebut tanpa perlu datang langsung ke BKN,” tambahnya.
Inovasi-inovasi tersebut mendapatkan apresiasi dari Peneliti Senior LIPI, Siti Zuhro dan memperoleh respons positif dari Komisioner KIP bidang Penelitian dan Dokumentasi, Romanus Ndau Lendong dan Agus Wijayanto Nugroho selaku Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat yang juga turut serta hadir dalam acara tersebut. (BK/Yud)
